RUU Terorisme dan KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2018

Whisnu Mardiansyah    •    Selasa, 09 Jan 2018 18:05 WIB
dpr
RUU Terorisme dan KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2018
Ilustrasi Gedung MPR DPR DPD. Foto: Medcom.id/Gregorius Yohandi

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan 24 Rancangan Undang-undang yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2018. Di antaranya yakni RUU Terorisme dan RUU KUHP.

Plt Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, 21 RUU sebagai prioritas, sedangkan tiga RUU kumulatif. Sementara itu, RUU Terorisme dan KUHP menjadi di antara kategori prioritas.

"21 RUU Prioritas 2018 dan 3 RUU Kumulatif terbuka yang diharapakan selesai pada masa sidang ini," kata Fadli dalam pidato pembukaan masa sidang ke III di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.

Baca: Revisi UU Ormas tak Masuk Prolegnas 2018

Revisi RUU Terorisme ini sudah dibahas oleh Parlemen. Namun, baru mencapai 60 persen. Tim Pansus sudah membahas 70 daftar inventaris masalah (DIM) dari 120 DIM yang ada.

Begitu juga dengan RUU KUHP yang tak kunjung rampung. Diajukan pemerintah pada 11 Desember 2012, sejumlah fraksi masih memperdebatkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Berikut daftar RUU Prioritas di tahun 2018.

1. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;
3. RUU tentang Wawasan Nusantara;
4. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
5. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
6. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
8. RUU tentang Ekonomi Kreatif;
9. RUU tentang Pertanahan;
10. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
11. RUU tentang Perkoperasian;
12. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
13. RUU tentang Jabatan Hakim;
14. RUU tentang MPR, DPR, DPD dam DPRD;
15. RUU tentang Pertembakauan;
16. RUU tentang Aparatur Sipil Negara;
17. RUU tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
18. RUU tentang Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jada Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa;
19. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
20. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
21. RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
22. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi;
23. RUU tentang Daerah Kepulauan;
24. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 


(AZF)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA