Menag: Agama dan Kewarganegaraan tak Patut Dipertentangkan

Siswantini Suryandari    •    Selasa, 21 Nov 2017 12:32 WIB
islamtoleransi beragama
Menag: Agama dan Kewarganegaraan tak Patut Dipertentangkan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang

Serpong: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai tidak sepatutnya agama dan kewarganegaraan dipertentangkan. Sebab, kewarganegaraan muncul dari loyalitas atas dasar kesamaan tempat tinggal serta tanah air tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan.

"Cinta dan loyal kepada Tanah Air adalah fitrah kemanusiaan yang diakui dan diapresiasi oleh agama mana pun," tegas Menag saat menjadi pembicara kunci pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa, 21 November 2017.

"Dalam tradisi kaum santri, sangat populer ungkapan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). Meski itu bukan hadis, tetapi makna dan substansinya sejalan dan sangat dianjurkan oleh agama (masyru')," sambungnya.

Tanah Air, kata Menag, adalah tempat warga bangsa menjalankan ajaran agama. Membela dan mempertahankan Tanah Air adalah bagian dari upaya menegakkan agama. Atau dengan kata lain, “membela Tanah Air dan menjaga keutuhannya merupakan kewajiban agama”.

"Dalam kaidah fiqih disebutkan, mâ lâ yatimmul wâjib illâ bihi fahuwa wâjib. Seorang Muslim yang baik pasti menjadi warga negara yang baik," kata Lukman.

Menag mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah masyarakat bisa menjalankan ajaran agama dengan baik di tengah negara yang tercabik-cabik, hancur porak poranda. Karenanya, setiap umat beragama yang diikat dalam kesamaan warga negara berkewajiban menciptakan suasana damai dan harmoni di tengah keragaman yang ada.

"Dalam kajian maqashidus syariah, ajaran Islam datang untuk melindungi, antara lain agama (hifzhu al-Din) dan jiwa (hifzh al-nafs). Kesepakatan sebagai bangsa dan warga negara untuk hidup aman dan damai harus dijunjung tinggi agar kehidupan beragama dapat senantiasa terjaga rukun dan harmoni," tuturnya.

Baca: Meneguhkan Khitah Toleransi Warga Betawi

AICIS 2017 mengangkat tema "Religion, Identity, and Citizenship: Horizons of Islam and Culture in Indonesia". Menag mengapresiasi tema ini karena dinilai aktual di tengah munculnya berbagai konflik politik di banyak wilayah yang dipicu oleh keragaman identitas, agama, etnik, budaya, dan sebagainya dalam masyarakat.

Tidak jarang konflik tersebut berujung pada kekerasan etnik atau kekerasan atas nama agama, seperti yang terjadi di beberapa negara saat ini.

Menag mengajak para cendekiawan dan intelektual Muslim untuk terus mengkaji formula yang terbaik dalam mendudukan agama, identitas, dan kewarganegaraan dengan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan seperti yang dilakukan para pendahulu.

Menurutnya, pengalaman beberapa negara di kawasan Timur Tengah pasca Arab Spring dan menguatnya fenomena Islamophobia pasca serangan 11/9 menarik untuk dijadikan pelajaran.

Baca: Sandiaga Klaim Toleransi di DKI Jakarta Membaik Usai Pilkada

AICIS 2017 menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: Syed Farid Alatas (National University of Singapore), Ronald A Lukens Bull (University of North Florida), Imtiyaz Yusuf (Mahidol University Thailand), Lisolette Abid (Vienna University, Austria), dan Livia Holden (Oxford University UK)

AICIS juga dihadiri pimpinan, guru besar, dosen, dan peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ada 25 narasumber utama (dalam dan luar negeri) dan 332 pemakalah yang akan mempresentasikan hasil kajian dan penelitiannya.




(UWA)