Alasan Gerindra Kirim Perwakilan Bahas Hak Angket KPK

Nur Azizah    •    Kamis, 18 May 2017 11:54 WIB
angket kpk
Alasan Gerindra Kirim Perwakilan Bahas Hak Angket KPK
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Gerinda tetap mengirim perwakilannya dalam membahas pembentukan panitia khusus hak angket.

Politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo menjelaskan, perwakilan yang dikirim berfungsi sebagai pengawas. Ia tak ingin pembentukan panitia hak angket berjalan tanpa pengawasan.

"Jangan dilepas. Kalau dibiarkan berarti kita membiarkan skenario ini berjalan tanpa kontrol," kata Edhy di gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Mei 2017.

Ketua Komisi IV DPR RI ini menegaskan keberadaan perwakilan di pansus hak angket bukan berarti fraksinya setuju. Langkah itu, kata dia, justru ingin menghentikan semakin melebarnya praktik kejahatan di ruang pansus.

"Saya pikir bukan hanya Gerinda yang seperti ini. Gerinda tetap menolak dan menyatakan yang dilakukan pimpinan rapat (Fahri Hamzah) salah," kata dia.

Edhy kecewa dengan cara mengambil keputusan saat rapat paripurna hak angket KPK. Menurutnya, rapat yang dipimpin Fahri Hamzah itu tak sesuai prosedur. Fahri dinilai tidak mempertimbangkan pendapat fraksi.

"Cuma tek-tok sebentar langsung diputuskan. Belum mendengar kami. Hak angket ini sangat kental politiknya," tutur Edhy.

Fahri Hamzah. Foto: Metrotvnews.com/Rodhi

Langkah Fraksi Gerindra menolak hak angket telah mendapat persetujuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo meminta seluruh kadernya mendukung langkah-langkah lembaga antirasuah itu.

"Apapun langkah-langkah yang dilakukan KPK harus dibela. Alat apalagi yang bisa menjaga negara ini dari korupsi kalau bukan KPK," ujarnya.

Semangat pembentukan hak angket membesar usai banyak anggota DPR disebut Miryam S Haryani saat disidik KPK terkait kasus korupsi KTP elektronik.

Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan Miryam sempat menyebut nama Desmond J. Mahesa (Gerindra), Aziz Syamsudin (Golkar), Masinton Pasaribu (PDI Perjuangan), Bambang Soesatyo (Golkar), dan Sarifudin Sudding (Hanura). Seluruh nama yang disebut saat ini duduk di Komisi III DPR RI.

Pernyataan Novel itu menjawab pertanyaan Jaksa KPK Irene Putri saat menjadi saksi dalam sidang kasus KTP-el. Irene bertanya untuk mendalami pernyataan Novel yang menyebut Miryam ditekan dan diancam tidak berbicara ke komisi antirasuah.

"Bambang Soesatyo, yang bersangkutan salah seorang yang disebut oleh saksi mengancam, yang mulia," kata Novel, di pengadilan Tipikor, 30 Maret 2017.

Penyidik KPK meminta Miryam untuk tak takut ditekan. Novel memastikan saksi menyampaikan seluruh fakta sejak awal. Mulai dari aliran hingga jumlah uang. "Saksi menyebut ditekan untuk tak berbicara. Katanya akan dijeblosi (masuk penjara)," kata dia.




(UWA)