Penggunaan UU Pemilu Lama Bisa Menimbulkan Krisis Konstitusi

Renatha Swasty    •    Senin, 19 Jun 2017 10:13 WIB
revisi uu pemilu
Penggunaan UU Pemilu Lama Bisa Menimbulkan Krisis Konstitusi
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy. Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua panitia khusus revisi Undang-Undang Pemilu Lukman Edy tak setuju dengan pemerintah yang ingin menggunakan undang-undang lama bila pembahasan revisi UU Pemilu deadlock. Menurut dia, penggunaan UU Pemilu yang lama berisiko berat.

"Walaupun perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang dilindungi konstitusi, tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional berat yang implikasinya sangat luas," kata Lukman dalam keterangan tertulis, Senin 19 Juni 2017.

Lukman menuturkan, dari lima isu krusial yang paling menimbulkan jalan buntu antara fraksi dan pemerintah adalah soal presidential threshold atau ambang batas presiden. Hal ini, kata dia, lantaran ada perbedaan tafsir konstitusional.

Klik: Berharap Revisi UU Pemilu Hasil Musyawarah Mufakat

Menurut Lukman, sejumlah ahli tata negara termasuk bekas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyebut penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada juga menilai itu open legal legacy.

"Inilah yang menjadi persoalannya, kalau pemerintah menerbitkan perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional, maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali," tandas Lukman.

Karena pada dasarnya agenda pemilu termasuk pilpres adalah agenda yang sangat penting, menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan menyangkut keutuhan bangsa dan negara. Politikus PKB itu mengingatkan supaya tak main-main dan menganggap enteng persoalan azas konstitusional.

"Keinginan mempertahankan kekuasaan, maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik. Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi," tegas dia.

Klik: Lima Isu Krusial Ditargetkan Selesai Hari Ini

Untuk itu, kata Lukman, pansus pemilu harus bisa menggunakan kesempatan akhir rapat pansus RUU pemilu untuk mengambil keputusan. Dia mengajak seluruh pihak bersikap arif, mengedapankan kepentingan bangsa dan negara.

Dia bilang, perbedaan pendapat itu biasa, tetapi pansus tetap harus mengambil keputusan melalui berbagai skenario yang diatur dalam Tata Tertib DPR. Pengesahan UU Pemilu berbeda dengan UU lainnya, maksimal harus disahkan pada masa sidang ini.

"Karena jika molor berkepanjangan, situasi menuju krisis konstitusi akan menghadang kita," pungkas dia.

 


(TRK)