Bhabinkamtibmas Lebih Efektif dari Perppu Ormas

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 14:51 WIB
perppu pembubaran ormas
Bhabinkamtibmas Lebih Efektif dari Perppu Ormas
Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Foto: Whisnu Mardiansyah/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah seharusnya cukup mengaktifkan kembali Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengawasi dan mencegah adanya organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.

"Turunkan saja Babinkamtibmas. Itu untuk pencegahan, biayanya lebih murah," kata mantan Wakapolri  Komjen (Purn) Oegroseno di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Juli 2017.

Menurut dia, pengaktifan kembali Bhabinkamtibmas akan lebih efektif. Sebab, mereka bisa melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dengan cara-cara komunikatif dan dialog. Bukan dengan cara represif melalui penerbitan perppu.

Oegroseno menilai perppu ini juga seharusnya tidak terbit jika komunikasi pemerintah dengan semua ormas berjalan maksimal. Apalagi, ia berpandangan saat ini belum ada situasi genting sehingga pemerintah harus menerbitkan perppu.

"Menurut saya belum ada yang terlalu genting untuk menghilangkan kepanikan dengan gunakan Perppu," ujar dia.

Baca: Seskab: Perppu Ormas untuk Selamatkan Ideologi Bangsa

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.




(AZF)