Pemerintah Perlu Bentuk Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada

Faisal Abdalla    •    Jumat, 14 Jul 2017 15:37 WIB
mahkamah konstitusi
Pemerintah Perlu Bentuk Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Foto: MTVN/Githa Farahdina.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Pemerintah dan DPR membuat undang-undang pembentukan lembaga peradilan khusus sengketa Pilkada. MK hanya ingin fokus menangani perkara yang menjadi wewenang MK.
 
"Sebetulnya hakim Mahkamah Konstitusi sangat berharap para pembuat undang-undang membentuk badan peradilan khusus yang menangani Pilkada," kata Ketua MK terpilih, Arief Hidayat di Gedung MK, Jumat 14 Juli 2017.
 
Arief mengungkapkan, dalam periode kepemimpinan sebelumnya, MK tidak hanya menangani perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), tetapi juga menangani perkara sengketa pilkada. Hal tersebut disampaikan Arief menanggapi tudingan yang menyebut kinerja MK  lamban menangani perkara.
 
"Kalau menghitung rata-rata masa penyelesaian perkara, itu seluruh jumlah putusan dibagi jumlah perkara yang masuk. Ternyata yang beredar di media itu bilangan pembaginya hanya PUU saja. Padahal pada tahun itu kita juga selesaikan perkara pilkada," kata Arief.
 
Ia menjelaskan, jika perkara pilkada dimasukkan sebagai bilangan pembagi, maka rata-rata penyelesaian kasusnya akan lebih singkat. Ia menggarisbawahi untuk mengevaluasi kinerja MK sebaiknya jangan hanya dilihat dari cepat lambatnya suatu putusan, tetapi kualitas dari putusan itu sendiri.
 
Terkait dengan sengketa Pilkada yang ditangani MK selama ini, Arief menyebut kewenangan itu masih dalam proses transisi. Sebab, belum ada peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada.
 
"Sengketa Pilkada seharusnya diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Itu sudah dinyatakan secara jelas oleh MK dalam putusannya. Sehingga proses penanganan pilkada yg dilakukan MK selama ini adalah proses transisi," pungkas Arief.


(FZN)