Pimpinan DPR Terkendala Putusan Pengadilan untuk Copot Fahri

Ilham wibowo    •    Jumat, 15 Dec 2017 11:45 WIB
pkspemecatan fahri hamzah
Pimpinan DPR Terkendala Putusan Pengadilan untuk Copot Fahri
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. MI/Mohamad Irfan.

Jakarta: Dorongan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengganti posisi wakil ketua DPR yang diisi Fahri Hamzah tak bisa langsung diproses pimpinan DPR. Putusan sengketa antara DPP PKS dengan Fahri hingga saat ini masih tarik ulur. 

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengatakan surat yang dikirim Fraksi PKS telah masuk ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan dibacakan dalam rapat paripurna terakhir. Progres selanjutnya akan dibahas pada masa sidang setelah reses berakhir.  

"Itu dia masalahnya dalam putusan pengadilan, menyatu gitu. Perkara itu menyatu tidak terpisah, (proses pencopotan Fahri) terhambat dengan keputusan pengadilan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2017. 

Putusan tersebut muncul di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI). Banding yang diajukan DPP PKS terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah, ditolak. Hal ini berdasarkan putusan PT DKI dengan nomor 539/PDT/2017/PT.DKI, yang dibacakan pada 7 November 2017.

"Jadi kalau tidak ada itu sih sesuai dengan mekanisme yang ada," ungkap Fadli. 

Fadli menampik pihaknya lambat merespons keinginan Fraksi PKS yang ingin menggantikan posisi Fahri dengan Ledia Hanifa Amaliah itu. Surat prmohonan yang sebelumnya dikirimkan kepada pimpinan DPR kemudian dipatahkan dengan adanya putusan pengadilan. 

"Keputusan pengadilan itu karena verbatim kalau tidak salah, mengatakan bahwa saudara Fahri tetap sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan wakil ketua DPR," ujar dia. 

Baca: Fahri Hamzah Ingin jadi Marbut Masjid

Fadli memahami upaya PKS mengganti Fahri di jajaran pimpinan DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Dalam Pasal 87 ayat 2 huruf d disebutkan partai boleh mengganti alat kelengkapan Dewan di semua komisi di DPR, termasuk jabatan pimpinan yang menjadi hak perwakilan Fraksi PKS.

Namun, hal tersebut berbeda karena Fahri menang dalam gugatan maupun banding di Pengadilan . "Itu yang membedakan dengan yang lain, ada keputusan pengadilan," ujar Politikus Gerindra ini. 




(OGI)