Masalah Unsur Pengadilan di Sulut: Kurang Hakim hingga soal Fasilitas

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 11 Aug 2017 17:16 WIB
berita dpr
Masalah Unsur Pengadilan di Sulut: Kurang Hakim hingga soal Fasilitas
Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi`i . Foto: dok DPR

Metrotvmews.com, Jakarta: Unsur pengadilan di Sulawesi Utara mengeluhkan banyak hal saat bertemu anggota Komisi III DPR RI. Masalah yang dihadapi seperti minimnya personel, fasilitas, hingga putusan tidak bisa dieksekusi.

Anggota Komisi III kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara untuk melihat dan menampung aspirasi berbagai pihak yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi III.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III menggelar pertemuan dengan pejabat Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, pejabat Pengadilan Negeri Manado, pejabat Pengadilan Agama Manado, pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pejabat Pengadilan Militer III-17 Manado.
 
Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi’i mengaku mendapatkan informasi terkait minimnya jumlah personel hakim, sarana dan prasarana yang tidak mencukupi seperti rumah dinas bagi jajaran pengadilan di Sulawesi Utara.
 
“Walau dengan tantangan besar mereka (jajaran paradilan) tetap saja menginginkan agar ada penambahan hakim, penambahan fasilitas gedung peradilan, dan rumah jabatan,” kata Syafi’i dalam keterangan tertulis, Jumat 11 Agustus 2017.

Selain itu, politikus Partai Gerindra itu juga mendapat informasi terkait putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tidak bisa langsung dieksekusi. Sebab, peradilan berada di bawah ancaman ketika akan mengesekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Unsur pengadilan di Sulawesi Utara juga mengeluhkan dukungan dari kepolisian. Syafi'i mengatakan, polisi sering mengabaikan permintaan pengadilan terkait eksekusi putusan yang telah dibuat.

Pengadilan juga sering mendapatkan tekanan dari pihak luar saat melaksanakan eksekusi putusan. Hal itu tentu sangat mengganggu kenyamanan petugas pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 
Syafi'i mengaku telah mengonfirmasi keluhan pihak pengadilan ke Kapolda Sulawesi Utara Irjen Bambang Waskito. Menurut Bambang, koordinasi pihak pengadilan dengan polisi kurang baik.
 
“Ke depan, mereka (polisi) berjanji akan meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan pihak peradilan,” tandas Syafi'i.


(TRK)