BKKBN Serius Godok Sistem Informasi Keluarga

Damar Iradat    •    Rabu, 29 Jun 2016 16:29 WIB
bkkbn
BKKBN Serius Godok Sistem Informasi Keluarga
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty --MI/IMMANUEL ANTONIUS

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serius menggodok sistem informasi keluarga. Sistem ini diharapkan dapat membangun Indonesia yang berwawasan kependudukan.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengatakan, data kependudukan yang akurat amat dibutuhkan. Sampai saat ini, BKKBN terus mengupayakan membangun sistem informasi keluarga.

"Mudah-mudahan ke depan, kalau ini sudah Jalan, maka betul-betul pembangunan Indonesia ini berwawasan kependudukan, berdasarkan data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat," ucap Surya di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Sistem ini dibangun sejak tahun lalu dimulai dari pendataan keluarga. Dari situ, data dasarnya dibuat dan kemudian nantinya setiap waktu akan dimutahirkan oleh petugas.

Lewat program ini, BKKBN berharap dapat membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat perdesaan. Hal ini juga termasuk dalam program kampung Keluarga Berencana.

Program Kampung KB, kata Surya, merupakan miniatur dari pembangunan wawasan kependudukan. Apalagi, pengembangan Kampung KB bersifat lintas sektoral. Yang terlibat mulai dari BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah, sampai ke tingkat camat, dan sektor-sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan.

"Jadi betul-betul rakyat merasakan. Maka, 2016 ini kita targetkan 1 kabupaten 1 kampung KB. Pada 2016 paling tidak akan ada 538 Kampung KB. Menurut pengalaman kami mencanangkan itu, kepala daerah antusias sekali, dan ingin satu kecamatan satu kampung KB. Silakan saja, ini inisiatif masyarakat setempat," terangnya.

Surya mengatakan, untuk melaksanakan revolusi mental dan membentuk karakter anak bangsa, keluarga harus berperan aktif. Sebab, dari keluarga, karakter seorang anak dapat dibentuk.

"Revolusi mental untuk membentuk karakter Indonesia itu dimulai dari keluarga sejak dini. Anak-anak yang lahir dari keluarga dididik, sehingga jadi manusia yang berkarakter, manusia yang berkualitas, calon pemimpin masa depan Indonesia," tuturnya.

BKKBN, jelas Surya, serius menggarap amanah dari pemerintah terkait pembentukan karakter generasi mendatang. Salah satu bentuk keseriusan BKKBN adalah dengan melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Program ini, kata dia, ditujukan untuk mengendalikan kuantitas penduduk seiring meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Program KKBPK merupakan cerminan Nawacita Presiden Joko Widodo.

"Ini adalah Nawacita yang kelima, dan kedelapan melakukan revolusi karakter bangsa," terangnya.

Soal kependudukan, Surya menyebut ada beberapa hal terkait. Pertama, soal pengendalian kuantitas penduduk. Hal ini melihat penduduk sebagai objek pembangunan.

Kemudian, soal peningkatan kualitas penduduk. Soal ini memandang penduduk sebagai subjek pembangunan. Terakhir, mobilitas penduduk, baik vertikal maupun horizontal. "Ini harus diarahkan, ini menyangkut penduduk sebagai penikmat hasil pembangunan," papar dia.

Dalam pengendalian kuantitas penduduk, ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan. Di antaranya pengendalian kelahiran yang terdiri dari penundaan kelahiran. BKKBN mengimbau agar tidak ada wanita yang melahirkan sebelum memasuki usia 21 tahun.

Kemudian penjarangan kelahiran. Jarak kelahiran, kata Surya, minimal tiga tahun. Karena ibu mempunyai kewajiban memberi air susu sampai dua tahun. "Sehingga anak tumbuh cerdas dan kuat, terutama otaknya," papar Surya.

Lalu, program dua anak cukup. Ini mempertimbangkan dari sisi medis. Menurut Surya, berdasarkan sisi medis, sel-sel reproduksi wanita pada umur 35 tahun sudah melemah. Karenanya, jika seorang ibu mengandung dan melahirkan pada umur 35 tahun akan mengancam jiwa sang ibu.

Ini yang menjadi dasar hitung-hitungan BKKBN lewat program dua anak. "Artinya jarak reproduksi minimal itu 21-35 tahun, berarti 14 tahun. 14 tahun itu jarak minimal kelahiran 3-5 tahun, berarti 14 bagi 5 itu sekitar 2. Berarti dua anak cukup sejahtera," terang dia.

Hal ini juga supaya ibu dan ayah memiliki waktu juga umtuk membentuk anak yang berkualitas, calon pemimpin masa depan.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA