KPU Dituding tak Cermat Tentukan Status Persyaratan

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 29 Dec 2017 17:52 WIB
partai politik
KPU Dituding tak Cermat Tentukan Status Persyaratan
Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama dan Sekjen Partai Idaman Ramdansyah. Medcom.id/Adin Azhar.

Jakarta: Partai Islam Damai Aman (Idaman) melayangkan gugatan ke Bawaslu atas putusan penelitian perbaikan administrasi dari KPU. KPU dianggap tak cermat menentukan status persyaratan.

"Terkait dengan data-data yang mungkin tidak cermat (oleh) teman-teman KPU, dimana ketika (data kami) dianggap tidak memenuhi syarat (TMS), sementara menurut kami memenuhi syarat (MS)," kata Sekjen Partai Idaman Ramdansyah Bakir di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Desember 2017.

Menurutnya, kasus ketidakcermatan KPU ini ditemukan di beberapa daerah. Khususnya di wilayah Indonesia Timur. Faktanya KPUD di daerah telah memberi status memenuhi syarat untuk data-data yang disetorkan pada pusat.

Dalam berkas gugatan, Ramdansyah menyebut telah memberikan bukti dari daerah sebagai referensi. Selain itu, status TMS dan MS yang dianggap tak cermat juga tersemat pada Ketua Umum Idaman Rhoma Irama. Ini terjadi dalam sistem informasi partai politik atau Sipol.

"Terkait dengan data yang TMS misalkan ketua umum Rhoma Irama dan Sekjen, saya sendiri, itu dijadikan TMS oleh yang namanya Sipol KPU," kata Ramdan.

Persoalan teknis tersebut dianggap sebagai batu sandungan partai dan berujung pada gugurnya proses administrasi. Intinya, dalam berkas gugatan Partai Idaman menyoal aspek formil dan materiil putusan KPU.

Ramdan berharap dengan petitum pada Bawaslu ini, putusan KPU pada 24 Desember 2017 bisa dicabut. "Selanjutnya kami tetap menggunakan kuasa hukum Heriyanto dan Yanda. Beliau yang akan mendampingi kami melakukan gugatan mediasi di Bawaslu," tandas Ramdan.

Untuk diketahui, putusan KPU menyatakan hanya ada dua parpol yakni PBB dan PKPI yang bisa menjalani verifikasi faktual bersama 12 partai lainnya. Adapun tujuh partai yang belum bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual yakni Partai Idaman, PBI,  PIKA,  PPPI,  Partai Republik,  Partai Rakyat dan Parsindo.

 


(DRI)