Pergantian Panglima Jadi Momentum Membangun TNI Profesional

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 13 Nov 2017 04:22 WIB
panglima tni gatot nurmantyopresiden jokowi
Pergantian Panglima Jadi Momentum Membangun TNI Profesional
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ANT/Rossa Panggabean.

Jakarta: Imparsial meminta Presiden Joko Widodo serius mencermati sosok calon kandidat Panglima TNI berikutnya yang menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Pergantian Panglima TNI diharapkan menjadi momentum membangun TNI agar lebih profesional.

"Dalam konteks ini, pergantian Panglima TNI harus juga dijadikan sebagai momentum untuk membangun TNI yang profesional, tidak berpolitik, memiliki kompetensi dalam bidangnya dan tunduk pada perintah otoritas sipil," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Minggu 12 November 2017.

Ghufron mengingatkan, Indonesia akan menghadapi dua pesta demokrasi besar dua tahun kedepan. Pada 2018, Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak. Sedangkan, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara serentak akan diadakan pada 2019.

"Di tengah dinamika politik itu, tentu dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," ujar dia.

Menurut Ghufron, pergantian Panglima TNI baru oleh Presiden tidak bisa dilepaskan dari tujuan membangun pertahanan Indonesia yang kuat dan modern. Terpenting, melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan.

"Sangat penting bagi Presiden untuk mencermati dan memilih sosok kandidat Panglima TNI ke depan yang bisa mendukung arah reformasi sektor keamanan dan pembangunan kekuatan pertahanan ke depan selaras dengan visi pemerintah," jelas Ghufron.

Ghufron menyebut, salah satu bentuk pembangunan pertahanan adalah meningkatkan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain itu, meningkatkan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional sehingga disegani oleh negara lain.

Kendati begitu, Ghufron menuturkan upaya pembangunan kekuatan ini harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer, khususnya terkait pengadaan alutsista itu sendiri.

Terakhir, Ghufron juga berharap presiden memilih calon kandidat yang bersedia melanjutkan agenda reformasi TNI yang dicanangkan sejak 1998. Agenda semisal reformasi peradilan militer, transparansi, dan akuntabilitas harus bisa dituntaskan Panglima TNI berikutnya.

"Dalam konteks ini, Presiden Jokowi penting untuk memilih dan mendorong Panglima TNI baru berkomitmen melanjutkan sejumlah agenda reformasi TNI yang tertunda," pungkas Ghufron.


(DRI)