Muhammadiyah Minta Larangan Peredaran Miras Bertahap

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 14 Feb 2018 09:41 WIB
miras
Muhammadiyah Minta Larangan Peredaran Miras Bertahap
Ilustrasi minuman keras--Antara/Maha Eka

Jakarta: Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas menyebut minuman keras (miras) sudah menjadi ancaman bagi negara. Namun, ia meminta anggota dewan untuk tidak terburu-buru mengatur soal miras ini ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

Menurut dia cara melarang peredaran miras harus dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Masyarakat perlu diberikan pengertian terkait manfaat dan mudharatnya.

"Seharusnya di dalam KUHP jangan diatur dulu. Larang saja dulu. Jadi temanya harus pelarangan minuman keras,” kata Yunahar, dalam keterangannya, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: Zulkifli Hasan Dibanjiri Kritik

 
Yunahar menilai masalah miras sudah lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus menertibkan peredarannya di masyarakat. Namun, RUU Pelarangan Minuman Beralkohol yang ada di DPR sampai saat ini belum ada respons yang positif dari pemerintah.

Karena itu, Yunahar ingin saat ini ada pelarangan miras, bukan sekadar pembatasan. “Tidak ada keuntungan mengonsumsi minuman keras kecuali keuntungan bisnis,” tegas dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar menegaskan, Indonesia harus bebas miras. Musni pun mewanti-wanti DPR untuk memiliki semangat pelarangan dalam membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR Soenmandjaja Rukmandis menegaskan, PKS akan terus mengawal pembahasan tentang aturan minuman beralkohol ini. Apalagi, hal itu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. 

Ia berjanji akan mengajak fraksi lain untuk melarang peredaran miras. Sebab, pembahasan akan lebih mudah jika ada suara bulat di parlemen. "Miras harus dilarang demi melindungi kepentingan masyarakat," kata Soenmandjaja.



(YDH)