PKS Sebut Politik Presiden Donald Trump Blunder

Ilham wibowo    •    Kamis, 07 Dec 2017 19:07 WIB
palestinapalestina israel
PKS Sebut Politik Presiden Donald Trump Blunder
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Jakarta: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel blunder. Dia mengecam keras pernyataan sepihak dan provokatif itu.

"Apa yang dilakukan Presiden Trump yang secara sepihak mengakui Yerussalem sebagai Ibukota Israel merupakan blunder politik Pemerintahan AS," kata Jazuli usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017.

Menurut dia, Trump telah mengoyak rasa perdamaian serta anti-penjajahan di seluruh dunia. Pernyataan Trump juga dinilai sebagai bentuk dukungan atas penjajahan dan penindasan terhadap rakyat palestina.

Selain itu, Jazuli menilai sikap Trump telah melukai 1,7 miliar umat Islam dan umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia. Dia mendorong pemerintah Indonesia melayangkan nota protes langsung kepada perwakilan AS di Jakarta.

"Apa motif dan tujuannya, Pemerintah AS dan Kedutaannya di Jakarta harus menjelaskan karena ini sensitif bagi bangsa Indonesia bahkan dunia," ungkapnya.

Baca: Menag: Masalah Palestina tak Semata soal Umat Islam

Jazuli menambahkan, Indonesia punya posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina. Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, kata dia,  Indonesia menentang penjajahan di atas dunia termasuk penjajahan Israel atas tanah dan rakyat Palestina.

"Pemerintah Indonesia selama ini selalu terdepan dalam mendukung upaya mewujudkan Palestina merdeka. Fraksi PKS mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Yerussalem sebagai Ibu kota Israel atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan anti penjajahan" tegas Jazuli.

Baca: Jokowi Desak PBB Sikapi Pengakuan Trump terhadap Yerusalem

Anggota Komisi I DPR ini juga mendesak Presiden Trump dan Pemerintah AS untuk menganulir pernyataannya atau pengakuan sepihak itu jika masih ingin dianggap sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terlebih, Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) telah mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di Yerusalem yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. 

"Apa yang dilakukan Pemerintah AS sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia," tandas Jazuli.




(MBM)

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

17 minutes Ago

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S…

BERITA LAINNYA