PKPU Harus Disahkan Jika Ingin Diuji Materi

Damar Iradat    •    Senin, 11 Jun 2018 16:16 WIB
pemilu serentak 2019
PKPU Harus Disahkan Jika Ingin Diuji Materi
Gedung Mahkamah Agung (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Jakarta: Mahkamah Agung menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly seharusnya mengesahkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri (nyaleg) di Pemilu Legislatif 2019. Aturan itu bisa diuji materi jika dianggap tidak relevan.

"Kalau itu bentuknya peraturan, bisa dibawa ke MA, tapi kalau UU tentu ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata juru bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi Medcom.id di Jakarta, Senin, 11 Juni 2018. 

Menurut dia, Menkumham atau siapapun bisa memperkarakan aturan larangan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif ke MA. Asalkan, aturan tersebut telah disahkan. 

"Bisa saja dibawa ke MA, tapi harus disahkan dulu. Kan baru bisa di-judicial review setelah disahkan aturannya, setelah divalidasi di sana, ya telah berlaku ya. Kalau tidak setuju baru dibawa ke MA," tegas dia. 

Baca: KPU Desak Kemenkum HAM Mengundangkan PKPU

Aturan larangan eks koruptor nyaleg yang disusun oleh KPU menjadi polemik. Pemerintah, DPR, dan Bawaslu tidak menyetujui aturan tersebut. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta KPU tak memaksa menuangkan larangan mantan koruptor dalam PKPU. Aturan itu dinilai menabrak peraturan perundang-undangan. 

Yasonna menegaskan menghilangkan hak politik warga negara hanya bisa dilakukan melalui UU dan keputusan pengadilan. Kemenkumham akan meminta analisis dari KPU saat pemanggilan nanti. 

"Tujuan itu baik, kita pahamlah. Kita semua sama, sependapat, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik," tandasnya.

Baca: Yasonna: Institusi Jangan Arogan buat Aturan

Dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota legislatif, KPU menambahkan pasal mengenai larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri. Pasal 8 huruf j rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.


(AZF)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA