Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak memungkiri masih ada masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Selain data ganda, Bawaslu menyoroti belum rampungnya perekaman data kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el).
"Kalau saat ini masih ada warga yang sudah memenuhi syarat memilih tetapi belum melakukan perekaman KTP-el untuk segera melakukan perekaman agar punya KTP-el," kata Ketua Bawaslu Abhan di kantornya Kamis, 13 September 2018.
Abhan mengatakan KTP-el sangat dibutuhkan karena sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KTP-el adalah dasar bagi warga negara untuk menjadi pemilih.
Baca: Mahasiswa Rantau Diimbau Gunakan Hak Pilih
Selain itu, Abhan juga menyoroti persoalan pemilih pemula yang baru akan memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara Pemilu 2019. Abhan mengatakan KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus bisa mengakomodasi pemilih pemula tersebut.
Dalam proses penyempurnaan DPT hingga 15 September mendatang, Bawaslu mengingatkan KPU untuk membersihkan pemilih ganda. Selain itu, Bawaslu juga meminta KPU memasukkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam DPT, maupun menghapus data warga yang tidak memenuhi syarat dari DPT.
"Ruang itu harus dibuka seluas-luasnya. Untuk menjamin hak pemilih," kata Abhan.
Abhan menjamin Bawaslu di tingkat bawah siap melayani masyarakat yang memiliki keluhan soal DPT. Bawaslu berjanji akan berkoordinasi dengan instansi untuk menyelesaikan persoalan DPT.
"Tentu keluhan masyarakat akan kami respons. Kalau harus koordinasi dengan Disdukcapil kami akan koordinasi. Biar Disdukcapil jemput bola melakukan perekaman," ujarnya.
(FZN)
Masyarakat Adat Tano Batak Deklarasi Dukung Caleg Martin Manurung
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan un…
Caleg Eks Koruptor Bertambah Jadi 81 Orang
Jelang pemilu 2019, KPU mengumumkan 81 caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan data…
Padahal Jateng memiliki 35 Kabupaten atau Kota. Sehingga, di Jateng, masih ada 16 Kabupaten atau Kota lagi yang sedang menunggu ja…
Hanya Partai NasDem dan PSI yang bersih dari caleg eks napi korupsi.
Hanya dua partai yang tidak mengajukan caleg eks napi korupsi.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan.
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
