BPK Sampaikan 5.810 Temuan dalam Laporan ke Presiden

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 17 Apr 2017 12:02 WIB
bpk
BPK Sampaikan 5.810 Temuan dalam Laporan ke Presiden
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (5/10)--Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Seminar (IHPS) II Tahun 2016. Ada temuan yang bakal diungkap dalam IHPS II.

Temuan itu hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. "Secara umum BPK mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun," kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar dalam keterangannya, Jakarta, Senin 17 April 2017.

IHPS II merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016. LHP tersebut meliputi 81 LHP, atau 13 persen pada pemerintah pusat, 489 LHP atau 81 persen pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP atau 6 persen BUMN dan badan lainnya.

Baca: BPK Serahkan IHPS I 2016 kepada Presiden

Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP terdiri sembilan LHP atau satu persen keuangan. 316 LHP atau 53 persen kinerja. Dan 279 LHP atau 46 persen dengan tujuan tertentu (PDTT).

Terkait pengelolaan pendapatan pajak dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), BPK menyimpulkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain bahwa WP Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai pada empat KPP WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar. Selain itu, Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar," jelas dia.

Permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP adalah piutang macet biaya hak penggunaan frekuensi berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,85 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Temuan lainnya adalah tentang pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa barang milik negara pada perguruan tinggi agama negeri belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.


(YDH)

Saat Setnov Tak Menjawab Pertanyaan Hakim Tipikor

Saat Setnov Tak Menjawab Pertanyaan Hakim Tipikor

12 minutes Ago

Setya Novanto menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Namu…

BERITA LAINNYA