Berharap Revisi UU Pemilu Hasil Musyawarah Mufakat

M Rodhi Aulia    •    Jumat, 16 Jun 2017 12:00 WIB
revisi uu pemilu
Berharap Revisi UU Pemilu Hasil Musyawarah Mufakat
Suasana rapat pansus revisi UU Pemilu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/6/2017). Foto: MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendorong revisi Undang-Undang Pemilu diputuskan melalui musyawarah mufakat. Agus tak ingin keputusan diambil melalui sistem voting.

Agus mengakui pembahasan alot di panitia khusus tentang lima isu krusial. Lima isu krusial, yakni parliamentary threshold (ambang batas parlemen), presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden), dapil magnitude (ambang batas alokasi kursi), sistem pemilu terbuka atau terbatas, dan metode konversi suara.

Agus Hermanto berharap, anggota Dewan di panitia khusus revisi UU Pemilu bisa mengakhiri perdebatan soal lima isu krusial melalui forum musyawarah. "Masa iya Undang-Undang Pemilu mau divoting," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 16 Juni 2017.

Seandainya tak kunjung ada kata sepakat di internal pansus, jalan terakhir adalah melalui rapat paripurna. Dewan sempat merencanakan rapat paripurna, Senin pekan depan. Tetapi, kemungkinan rapat hari itu tidak kuorum.

Akhirnya, disepakati rapat paripurna yang akan mengambil keputusan soal lima isu krusial dalam revisi UU Pemilu setelah Lebaran. "Praktis revisi UU Pemilu pasti harus diselesaikan nanti setelah Lebaran," tandas Agus.

Rapat antar-fraksi memunculkan enam paket untuk skema pengambilan keputusan isu krusial dalam revisi UU Pemilu. Ketua Pansus revisi UU Pemilu Lukman Edy mengatakan, kemungkinan paket ini akan mengerucut saat dibawa ke rapat paripurna.

Sejauh ini, pandangan anggota pansus terkait lima isu krusial sangat dinamis. Partai yang pada waktu lalu menginginkan presidential threshold 0% misalnya, mungkin berubah pikiran. Begitu juga sebaliknya.

Berikut ini paket lima isu krusial:

Paket A

1. Parliamentary threshold: 5%
2. Presidential threshold: 20-25%
3. Dapil magnitude: 3-8 (3-10) kursi setiap dapil
4. Sistem pemilu: terbuka terbatas
5. Metode konversi suara: sainte lague murni (Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya)

Paket B

1. Parliamentary threshold: 5%
2. Presidential Threshold: 20-25%
3. Dapil magnitude: 3-10
4. Sistem pemilu: terbuka
5. Metoda konversi suara: kuota harre (penghitungan dengan rumus: total jumlah suara sah dibagi dengan total jumlah kursi yang harus diisi)

Paket C

1. Parliamentary threshold: 4%
2. Presidential threshold: 0%
3. Dapil magnitude: 3-10
4. Sistem pemilu: terbuka
5. Metode konversi suara: kuota harre

Paket D

1. Parliamentary threshold: 4%
2. Presidential threshold: 10-15%
3. Dapil magnitude: 3-10
4. Sistem pemilu: terbuka
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Paket E

1. Parliamentary threshold: 4%
2. Presidential threshold: 10-15%
3. Dapil magnitude: 3-10
4. Sistem pemilu: terbuka
5. Metode konversi suara: kuota harre

Paket F

1. Parliamentary threshold: 5%
2. Presidential threshold: 10-15%
3. Dapil magnitude: 3-8
4. Sistem pemilu: terbuka
5. Metode konversi suara: sainte lague murni


(TRK)

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

14 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai proses praperadilan Setya Novanto seharusnya gugur…

BERITA LAINNYA