Jokowi Kesal Urusan Pembayaran RS Sampai ke Presiden

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 17 Oct 2018 12:29 WIB
bpjs kesehatan
Jokowi Kesal Urusan Pembayaran RS Sampai ke Presiden
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas penanganan dampak gempa dan tsunami Palu serta Donggala di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Presiden Joko Widodo kesal harus turun tangan mengurus pembayaran utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit (RS). Dia tak ingin kejadian ini terulang.

"Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangeten," ketus Jokowi dalam acara Pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menurut dia, penyelesaian masalah ini tidak sulit. Yang terpenting, sistemnya terbangun dengan benar. "Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen," tegas dia.

Jokowi mengaku sering inspeksi mendadak ke rumah sakit umum daerah (RSUD) saat kunjungan kerja. Keluhan banyak masuk dari direktur utama (dirut) RSUD. 

Dia mencontohkan saat menengok pelayanan RSUD Nabire, Papua. Jokowi diingatkan utang yang menumpuk hingga puluhan miliar dari BPJS Kesehatan.

Namun, Kepala Negara meminta para dirut RSUD tidak berkoar-koar di media massa soal utang tersebut. Pasalnya, dia sudah mengetahui masalahnya.

"Saya tanya langsung, saya dengarin dokter menyampaikan ke kuping saya nyantel di sini, dirutnya bisik-bisik nyantel di sini. Tapi, saya enggak pernah ngajak yang namanya Bu Menkes (Menteri Kesehatan Nila Moeloek) dan Dirut BPJS (Fachmi Idris). Enggak. Nanti dirutnya pada takut," beber dia.

Dia juga mengaku sengaja turun ke RSUD untuk mendengar langsung keluhan tersebut. Dengan begitu, dia bisa memberikan solusi atas permasalahan BPJS ini.

Baca juga: Tujuh RS Tipe D di Brebes Siap Layani Pasien BPJS

"Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS," kata dia.

Pada 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp10,98 triliun. Untuk menutupi defisit itu, Jokowi sudah menerbitan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui aturan itu, pemerintah pusat bisa menggunakan pajak rokok hak pemerintah daerah (pemda) untuk program JKN, termasuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. Kementerian Keuangan memperkirakan pemotongan cukai rokok pemda yang bisa terkumpul untuk menutup defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp1,1 triliun.




(OGI)