PPP Paling Taat Lapor Harta Kekayaan

Kautsar Widya Prabowo    •    Selasa, 15 Jan 2019 05:47 WIB
lhkpn
PPP Paling Taat Lapor Harta Kekayaan
PPP. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai yang terpatuh menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditingkat pusat per Fraksi. Hal tersebut disampaikan saat pemaparan laporan LHKPN sepanjang 2017 yang dirangkum pada 2018.

"Jumlah wajib lapor LHKPN F-PPP sebanyak 37 orang. Dari jumlah tersebut, 32,43 persen menyampaikan laporan harta kekayaannya," ujar Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.

Kemudian, disusul oleh Fraksi Partai Demokrat dengan jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 59 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 30,51 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

"Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah wajib lapor LHKPN F-PKS sebanyak 38 orang. Dari jumlah tersebut, 26,32 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya," tutur dia.

Kemudian fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan jumlah wajib lapor sebanyak 109 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 24,77 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Sedangkan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah wajib lapor sebanyak 92 orang hanya 22,83 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

"Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan jumlah wajib lapor 72 orang. Dari jumlah tersebut 20,83 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya," tutur dia

Di sisi lain, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah wajib lapor sebanyak 40 orang. Namun hanya 15 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

"Fraksi Partai Nasdem, jumlah wajib lapor LHKPN F-Nasdem sebanyak 33 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 9,09 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya," sebut dia.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah wajib lapor sebanyak 42 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 4,76 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Terakhir, fraksi yang terendah yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah wajib lapor LHKPN F-Hanura sebanyak 14 orang. Namun, tidak ada satu pun wajib lapor yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.


(SCI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA