Demokrat: Aneh Pemerintah Keukeuh PT 20%

K. Yudha Wirakusuma    •    Jumat, 16 Jun 2017 17:00 WIB
revisi uu pemilu
Demokrat: Aneh Pemerintah Keukeuh PT 20%
Ilustrasi--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat mempertanyakan soal sikap pemerintah yang bersikukuh dengan Presidential Treshold (PT) mencapai 20%. Sikap pemerintah dapat dianggap sebagai upaya menghambat demokrasi.

"Mengebiri demokrasi. Ini agak aneh," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari dalam pesan singkatnya kepada Metrotvnews.com, Jumat 16 Juni 2017.

Imelda mengatakan, sejatinya apa yang telah dilakukan fraksi-fraksi di DPR adalah jalan demokrasi. Fraksi-fraksi telah menyampaikan argumentasi terkait PT. "Demokrat menghendaki PT 0% juga ada argumentasinya."

Pada 2019 bukan cuma ada pemilu legislatif, tapi juga presiden. "Itulah yang saat ini tengah berlangsung di Parlemen. Seperti halnya sila keempat dalam Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Pemerintah jangan abai soal ini," paparnya.

Dalam demokrasi, selayaknya Pemerintah menghormati Parlemen yang sedang bekerja. Pansus tentu tidak sedang bermain-main.

"Anggaran, energi dan waktu yang tercurah di Parlemen untuk RUU Pemilu ini sudah  cukup besar. Bukan hanya Partai yang punya kepentingan dalam Pemilu 2019. Rakyat amat berkepentingan untuk itu," imbuhnya.

Sepatutnya partai-partai yang menjadi representasi rakyat di Parlemen dihormati dan bekerja sungguh-sungguh, demi suksesnya Pemilu 2019. Tentu harapan agar media dan NGO ikut mengawal RUU Pemilu yang tinggal ketok palu.

"Jangan sampai  Pemerintah kemudian menarik pembahasan RUU Pemilu ini dan kembali pada UU yang lama. Jika itu terjadi, ini namanya kemunduran demokrasi," pungkasnya.


(YDH)