Novanto jadi Tersangka Korupsi KTP-el, Golkar Atur Strategi

Nur Azizah    •    Selasa, 18 Jul 2017 06:51 WIB
korupsi e-ktp
Novanto jadi Tersangka Korupsi KTP-el, Golkar Atur Strategi
Dave Laksono. Foto: MI/Angga

Metrotvnews.com, Jakarta: Ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik membuat Partai Golkar putar otak. Mereka mencari strategi untuk menyelamatkan partainya.
 
Politikus Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, Partai Golkar akan mengadakan rapat untuk membicarakan kasus yang menjerat Novanto. "Kita akan menyiapkan strategi-strategi berikutnya," kata Dave saat dihubungi Senin malam, 17 Juli 2017.

Baca: KPK Beberkan Peran Setya Novanto dalam Kasus KTP-el 

Setelah pertemuan, kader Golkar diharapkan tidak asal bicara. Mereka hanya bisa berbicara sesuai dengan arahan partai. "Tidak ada kader yang berbicara berbeda dari arahan partai," lanjut dia.
 
Hingga saat ini, belum ada kebijakan partai yang menginginkan Novanto mundur dari kursi DPR. Menurutnya, Ketua Umum Golkar itu masih berhak menjadi pimpinan DPR selama belum ada ketetapan hukum yang tetap atau incraht.
 
"Kan masih tersangka. Putusannya belum incraht. Baru ditingkatkan dari penyidikan ke penyelidikan. Masih panjang ini, pungkasnya.

Baca: Setya Novanto Tersangka Baru KTP Elektronik

Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik setelah KPK mencermati fakta persidangan.
 
"KPK menetapkan SN dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp2,3 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.
 
Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya terhadap jabatannya. Sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun.
 
Agus mengatakan, KPK menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. Novanto diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan.
 
Novanto dijerat Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(FZN)

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

Pengamat: Kasus Novanto Terburuk Sepanjang Sejarah Pimpinan DPR

10 minutes Ago

Zuhro menilai kasus yang menjerat Novanto merupakan kasus terberat yang pernah menimpa pemimpin…

BERITA LAINNYA