Mendagri akan Setop Wilayah Pemekaran 5 Tahun ke Depan

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 03 Aug 2017 18:16 WIB
pemekaran daerah
Mendagri akan Setop Wilayah Pemekaran 5 Tahun ke Depan
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Metrotvnews.com/Husen Miftahuddin

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bakal menyetop usulan pemekaran wilayah selama lima tahun kedepan. Berkaca pada wilayah pemekaran sebelumnya justru tak berkembang.

Tjahjo mengatakan saat ini ada sekitar 314 usulan daerah wilayah pemekaran baru kabupaten/provinsi/kota. Secara keseluruhan belum ada satupun yang disetujui sebagai daerah pemekaran baru.

"Saya mohon maaf sebagai Mendagri terpaksa menunda dulu usulan pemekaran daerah. Untuk lima tahun ini kami setop," kata Tjahjo dalam sebuah acara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis 3 Agustus 2017.

Evaluasi yang dilakukan Kemendagri karena daerah-daerah pemekaran sulit berkembang. Bahkan ada satu kabupaten hasil pemekaran wilayah yang sudah tiga tahun tak mampu menentukan ibu kota kabupaten. Padahal wilayahnya hanya terdiri dari 5 kecamatan dan 10.000 penduduk.

Dengan jumlah tersebut, justru kabupaten minta dipecah jadi dua. Sementara, kewenangannya ingin disamakan dengan kabupaten yang berpenduduk jutaan jiwa.

Padahal, satu kabupaten/kota saja membutuhkan minimal Rp100 miliar anggaran per tahun untuk membangun insfrastrukturnya. Belum lagi membangun sarana dan prasarana gedung pemerintahan.

"Orang lebih senang jadi kepala tikus daripada buntut gajah. Besar tapi wakil, lebih baik jadi kepala daerah meskipun tikus," ucapnya.

Dari data yang dicatat Kemendagri, tercatat sejak 1999 hingga sekarang, dari total wilayah pemekaran baru sekitar 60 persen yang berhasil berkembang. Sementara sisanya gagal. Padahal tujuan dari pemekaran wilayah sendiri demi mempercepat pemerataan pembangunan. Sehingga kesejahteraan rakyat ikut meningkat.

Tambahnya, saat ini pemerintah fokus menyelesaikan program strategis nasional Insfratruktur ekonomi dan dan sosial. Pemekaran wilayah menunggu perkembangan ekonomi Indonesia.

"Perkembangan perekonomian dari Kementerian Keuangan cukup bagus kedepan pemekaran saya kira bisa. Karena itu hak," kata dia.


(MBM)