Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin angkat bicara mengenai isu reshuffle yang kembali mengemuka. Walaupun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, beberapa pandangan dan analisa soal perombakan kabinet menghiasi pemberitaan media massa.
Menurut pandangannya, wacana reshuffle kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019. Tentu saja, kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan pilpres yang akan datang.
Lebih lanjut, ia menjelaskan konstelasi politik pada 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap menggumpal dan mengkristal pada Pilpres 2019.
Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, jelas TB Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu Nomor 2/2017.
Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat.
Suasana serupa juga tampak jelas dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2017. Peta politik dan aroma dalam Pilkada ini benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH.
Bahkan juga misalnya, dalam hal rencana pemindahan ibu kota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi. "Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH Plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP," ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat 14 Juli 2017.
Oleh karena itu, politisi PDIP ini mengingatkan bahwa reshuffle kali ini sangat menentukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi. Presiden Jokowi harus tegas dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet.
"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," pungkasnya.
(ROS)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kaum perempuan terlibat aktif dalam revolusi digital.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan negara.
50 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari kelapa sawit.
Hubungan di tingkat multilateral juga harus ditingkatkan.
Sekitar 70-80 persen pelaku usaha mikro dan UKM mengalami kegagalan, karena tidak ada pendampingan.
Para LSM itu harus ditindak tegas atas sikapnya menjelekkan industri minyak kelapa sawit Indonesia di Eropa.
Pemerintah harus mengambil langkah cepat memproteksi petani lokal, khususnya petani bawang putih.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis kembali mengingatkan kontraktor infrastruktur untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan.
Anggota Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto ingin Indonesia tidak bergantung terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan bawang put…
Pada jabatan pimpinan parlemen, perlu ada kursi untuk perempuan untuk menciptakan keseimbangan peran antara pejabat publik la…
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
Pilpres 2019 hanya akan menjadi laga ulang Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka pintu selebar-lebarnya jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin bergabung k…
PAN mustahil berkoalisi dengan Jokowi, meski Ketum PAN Zulkifli belum bersikap.
Jokowi harus menerima kekalahan pada laga duel ulang dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
Ia bakal maju dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Ibu Kota Jakarta.
Kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana harus benar-benar dihargai.
Amien tak peduli Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan belum tegas memutuskan posisi politik partai.
NasDem mendukung apa pun langkah calon petahana pada Pilpres 2019 itu.
Basarah menjelaskan Jokowi otomatis menjadi milik semua warga Indonesia ketika dipercaya sebagai Kepala Negara.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju menjadi bakal cawapre…
Novanto maupun tim hukum masih mempertimbangkan matang-matang langkah banding.
