Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) diterbitkan untuk kepentingan bangsa. Langkah ini bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek pemerintah.
"Kalau pemerintah menganggap harus ada langkah-langkah untuk (mengeluarkan Perppu), itu untuk kepentingan bangsa jangka panjang," kata Pramono di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Juli 2017.
Bila ada kritik dari sejumlah pihak, Pramono menganggap itu sebagai bentuk penguatan dari keputusan penerbitan Perppu tersebut. Ia berkeyakinan, pengkritik balik mendukung jika telah membaca isi Perppu secara menyeluruh.
"Yang mau kita selamatkan adalah ideologi bangsa, yang ingin kita keselamatkan adalah negara kesatuan bangsa, yang ingin kita selamatkan adalah republik dalam jangka panjang," ucap dia.
Menurut dia, Indonesia selama ini selalu menjadi role model, terutama dalam forum-forum internasional. Untuk itu, dia ingin adanya saling percaya antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa.
"Kalau kemudian di dalam internal sendiri kita tidak bisa saling trust, menurut saya ini jadi hal yang harus kita selesaikan bersama," jelas dia.
Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai pemerintah bersikap berlebihan dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. HTI menganggap, pemerintah tak memiliki dasar buat mengeluarkan Perppu tersebut.
"Jadi ini menunjukkan kesewenang-wenangan pemerintah," tegas juru bicara HTI Ismail Yusanto kepada Metrotvnews.com, Rabu, 12 Juli 2017.
Baca: Perppu Pangkas Semua Proses Pembubaran Ormas
Menurut dia, Perppu baru dapat dikeluarkan bila ada kepentingan yang mendesak atau memaksa. Namun, ia beranggapan, hal itu sampai saat ini belum terlihat.
Baca: Di Indonesia Ada 334.039 Ormas
Perppu, kata dia, juga dapat dikeluarkan bila ada kekosongan hukum. Tapi, kekosongan hukum itu tidak terjadi karena sudah ada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
"Jadi pemerintah sebenarnya tidak punya alasan mengeluarkan Perppu itu," ucap dia.
(OGI)
Komisi II segera mengundang pemerintah dan perwakilan ormas untuk membahas aturan ini.
Permohonan menayangkan video itu dilakukan sebelum saksi dari pihak pemohon memberikan kesaksian.
FAPP Yakin MK Tolak Gugatan Perppu Ormas
Mahkamah Konstitusi kembali menggelar uji materi Perppu Ormas dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan pihak terkait. …
Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak permohonan uji materiil dan formil atau judicial review atas Perppu Ormas.
Rekaman diputar sebagai bagian dari keterangan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan regulasi tentang organisasi masyarakat (ormas) tak mengancam kebebasan berpikir.
Kedudukan hukum para pemohon masih dipertanyakan.
Pembahasan Perppu Ormas padahal masuk agenda prioritas, namun hingga kini belum ada kepastian regulasi itu dibahas.
Agenda sidang ialah mendengarkan keterangan presiden dan pihak terkait.
Forum purnawirawan meminta pemerintah segera menindak ormas yang melakukan gerakan separatis.
Jika seorang wanita sudah siap hamil, maka ia perlu memperhatikan nutrisi makanan yang dikonsumsi.
Tak sedikit orang mengeluh gaji bulanan seperti hanya menumpang lewat di rekening tabungan. Di sinil…
Anak Saja jang Tertjinta Engkau Telah Mendahului Gugur Sebagai Perisai Ajahmu.
Batas waktu penandatanganan NPHD tinggal sepekan.
Calon petahana harus berhati-hati jika ingin merotasi pejabat Pemda menjelang pemilihan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah mengeluarkan rekomendasi agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatalkan Mathius Awoitauw…
Mathius dinilai melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
Kombatan tertarik dengan sosok Jokowi yang tetap tampil sederhana.
Peristiwa G30S belum menemukan solusi konkret bagi pihak-pihak terkait untuk menemukan kesepakatan maupun rekonsiliasi.
Agus dituding terlibat dalam proyek pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan tahun anggaran 2015.
Rencana semula, panitia bentukan DPR untuk menguji kerja-kerja KPK ini akan mengakhiri masa kerjanya pada 28 September 2017.
Arteria menyayangkan dan prihatin atas sikap KPK yang masih saja meragukan keabsahan Pansus.
