Tak Ada Aturan Hukum yang Melarang Rangkap Jabatan

Ilham wibowo    •    Sabtu, 06 Jan 2018 12:32 WIB
partai golkar
Tak Ada Aturan Hukum yang Melarang Rangkap Jabatan
Airlangga Hartarto--Antara/Reno Esnir

Jakarta: Pengamat Hukum Suparji Ahmad menilai rangkap jabatan Airlangga Hartarto tidak bertentangan dengan hukum. Tak ada aturan hukum yang melarang rangkap jabatan.

Airlangga dinilai masih sah menjalankan tugas sebagai menteri perindustrian dan Ketua Umum Partai Gokar. "Secara yuridis formatur tidak ada ketentuan menteri dilarang menjabat pimpinan partai. Kalau secara eksplisit ketentuan UU tidak ada yang secara jelas secara nyata mengatur ketentuan itu," kata Suparji dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Januari 2018. 

Suparji berpandangan, rangkap jabatan ‎Airlangga tak perlu menjadi permasalahan. Menurutnya, jabatan menteri dan pimpinan parpol merupakan ranah berbeda dari birokrasi dan politik.

"Kita temukan belum ada kejelasan jabatan itu, apakah Ketum partai dari menteri bagian dari rangkap jabatan, kita lihat ada jabatan fungsional politik dan profesi," tuturnya.


Ilustrasi--Suasana Diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Januari 2018--Medcom/Ilham WIbowo.

Baca: Ditanya Rangkap Jabatan, Ini Jawaban Airlangga

 
Ia menganggap, Presiden Joko Widodo punya kuasa penuh dalam mengatur kinerja para menterinya. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah mempertimbangkan dengan matang dengan merestui Airlangga yang pada awalnya meminta izin dalam pencalonan Ketum Golkar. 

"Tidak ada ketentuan dipidana dalam rangkap jabatan itu. Ini kembali kepada etika politik, siapa yang perlu dikedepankan. Mestinya jika presiden telah merestui berarti ada izin," ujar Suparji. 



Baca: Ketum Golkar Airlangga Resmi Didaftarkan ke Kemenkumham

Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menuturkan, Airlangga hanya perlu membuktikan kepada publik dengan tetap bersikap profesional ketika merangkap jabatan tersebut. Selain itu, Presiden Jokowi pun tak perlu merasa terbebani. 

"Mesti dijawab dengan professional. Ketika publik tidak meragukan dan hasilnya sudah terasa, beban pembuktian diri telah selesai, artinya tidak terlalu berisiko (Presiden Jokowi) mempertahankan Airlangga," ucap Saiful. 


(YDH)