Yogyakarta Urutan Pertama dalam Kinerja Demokrasi

   •    Rabu, 06 Dec 2017 07:21 WIB
indeks demokrasi
Yogyakarta Urutan Pertama dalam Kinerja Demokrasi
Tugu Pal Putih Yogyakarta/ANT/Hendra Nurdiyansyah

Jakarta: Sepuluh provinsi berhasil merealisasikan demokrasi dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016, empat provinsi masuk kategori 'baik'.

Daerah Istimewa Yogyakarta di urutan pertama karena mengalami peningkatan dari 83,19 menjadi 85,58, disusul Kepulauan Bangka Belitung dari 72,31 menjadi 83,00, NTT dari 78,47 kini 82,49, dan Sumatra Selatan yang meningkat dari 79,8 menjadi 80,95.

"Kemudian, untuk capaian kenaikan IDI di atas 10 poin adalah Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, capaian aspek kebebasan sipil tertinggi diraih Kalimantan Utara, Bali, dan Sulawesi Utara. Provinsi Bengkulu berprestasi dalam menaikkan capaian aspek lembaga demokrasi," kata Tjahjo seperti dilansir Media Indonesia, Rabu, 6 Desember 2017.

Selain memberikan penghargaan kepada 10 provinsi berprestasi, pemerintah menyoroti sejumlah provinsi yang mengalami penurunan. DKI Jakarta turun sebanyak 14,47 poin dari sebelumnya 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 di 2016. Sumatra Barat menjadi satu-satunya provinsi pada 2016 yang masuk kategori 'buruk' lantaran mengalami penurunan cukup tajam dari 67,46 menjadi 54,41.

Secara keseluruhan, capaian indeks nasional sebesar 70,09 pada 2016 atau secara kuantitas mengindikasikan telah terjadi penurunan kinerja demokrasi di Tanah Air ketimbang dengan kinerja pada 2015 yang mencapai 72,82.

"IDI 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100 dan bisa dikatakan bahwa capaian kinerja demokrasi di Indonesia masih berada pada kategori 'sedang'," lanjut Tjahjo.

IDI bertujuan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lain memiliki alat ukur terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, serta menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, seperti review surat kabar lokal, review dokumen berupa perda, pergub, dan lain sebagainya, focus discussion group, dan wawancara mendalam.

Sekretaris Menko Polhukam Letjen Yoedhi Swastono menegaskan kegiatan Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas tersebut dilaksanakan setiap tahun. "Tahun ini indeks nasional mencapai 70,09. Diharapkan dapat terus meningkat sesuai RPJMN serta berupaya mencapai target 75,00."


(OJE)