DPR Gandeng Polri Amankan Gedung Parlemen

Achmad Zulfikar Fazli, Ilham wibowo    •    Kamis, 15 Feb 2018 03:40 WIB
dpr
DPR Gandeng Polri Amankan Gedung Parlemen
Gedung Parlemen DPR RI. Foto: MI/Susanto

Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut guna menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama berkaitan dengan masalah pengamanan gedung DPR, MPR dan DPD.

"Ini parlemen adalah simbol negara karena terdiri dari tempat ngantornya wakil-wakil rakyat ada di sini. Legislatif sebagai salah satu pilar demokrasi, pusatnya ada di sini. Untuk itu, kita mengevaluasi bersama pimpinan DPR agar dibuat ini menajdi lebih tertib dan aman," kata Tito usai bertemu pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Menurut dia, pengamanan di gedung parlemen selama ini longgar. Hal itu diketahui saat dilakukan evaluasi setelah terjadinya ledakan bom pada 2003.

Menurut dia, banyak celah untuk tindak kejahatan di DPR. Mulai dari banyaknya pintu yang tak terjaga dengan baik, adanya ruang antara gedung-gedung yang tak terjaga serta orang bebas hilir mudik di setiap lantai.

Ia menilai gedung DPR, MPR dan DPD selama ini kurang steril dari aktivitas masyarakat umum. "Bahkan ada yang ini jualan pena, macem-macem itu masuk ke ruangan-ruangan. Bayangkan kalau mereka pelaku kejahatan, wakil rakyat yang ada di sini mereka serang," ucap dia.

Tito mencontohkan pengamanan gedung Parlemen di Amerika Serikat. Saat berkunjung ke sana, Tito melihat adanya pengamanan yang cukup ketat. Setiap masyarakat umum yang masuk harus meninggalkan kartu identitas, tak terkecuali dirinya yang saat itu berkunjung ke gedung Parlemen Amerika.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu memandang pengamanan ketat di gedung Parlemen sebagai hal wajar. Sebab, gedung Parlemen merupakan simbol pusat kekuasaan legislatif.

"Sebagai simbol negara pusat kekuasaan legislatif, maka kita harus lakukan pengamanan dengan lebih baik tertib supaya di lingkungan ini terasa nyaman. Tapi pengamanan ini jangan sampai menutup jarak antara rakyat dan wakil rakyatnya," kata dia.

Namun, ia mengaku belum mengetahui detail berapa personel yang akan diturunkan untuk berjaga di gedung DPR, MPR dan DPD. Pasalnya, hal itu belum dibahas secara teknis, termasuk anggarannya.

Menurut dia, masalah itu akan dibahas kembali antara Mabes Polri dan Kesekjenan DPR untuk menghitung tingkat kerawanan dan jumlah personel yang dibutuhkan.

"Setelah itu dihitung berapa kekuatan yang diperlukan, organisasinya, siapa pimpinannya, pangkatnya apa. Baru kita bicarakan bicara masalah biaya, apa ada perlu biaya tambahan, apa perlu dibangun kantor khusus untuk kepolisian di sini. Sekarang kan baru pos, apa dibesarkan dikit sehingga menampung jumlahnya seratus misalnya. Teknik akan dibicarakan lebih lanjut," pungkas dia.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, rencana ini sudah lama dibahas dengan pihak Kepolisian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Setelah kesepahaman tersebut dicapai, akan ada polisi parlemen guna memperkuat anggota  pengamanan dalam. 

 
"Baleg DPR sudah lama membahas peraturan keamanan di DPR namun tidak mudah membentuk polisi parlemen agar kompleks parlemen tetap menjadi rumah rakyat," ungkap Bamsoet.


Foto: Penandatangan MoU Pengamanan Gedung DPR bersama Polri. Medcom.id/Ilham Wibowo



(AGA)