Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria berharap Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambil peran sebagai pengingat dan penjaga netralitas pemerintah. Terutama saat memasuki tahun politik seperti saat ini.
"KSP harus memastikan agar sekitar Istana bersikap netral dan adil. Jangan hanya untuk kepentingan Pilpres 2019. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan Istana untuk kepentingan politik," kata Riza Patria di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 17 April 2018.
Dengan demikian, lanjutnya, segala program pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu dengan kegiatan politik. Pernyataan Patria tersebut terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki sejak 17 Januari lalu.
Dia menegaskan, dalam suasana politik saat ini, Moledoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara.
Menurutnya, Presiden Jokowi terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019. Semisal, membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan 'Bantuan Kunjungan Presiden' yang menyebar melalui media sosial.
"Moeldoko harus memberi masukan kepada Presiden, meski sebagai capres, saat ini masih
tetap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi, harus bersikap netral kepada seluruh warga negara," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, yang menjadi tugas pokok KSP adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah.
"KSP tugasnya di belakang Istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan Panglima, dia (Moeldoko) pasti bisa," ucap Patria.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai awalnya KSP untuk penguatan kinerja pemerintahan, namun saat ini lebih bertujuan untuk memuluskan Jokowi menjadi presiden periode kedua.
Pangi mengkritisi deskripsi kerja KSP juga semakin 'ngawur' karena tidak memiliki kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Pangi menambahkan masyarakat pun merasakan ada informasi yang tidak tersampaikan dan dikerjakan.
Alih-alih memberi informasi, Pangi melihat KSP cenderung 'curi start' kampanye dan berupaya meningkatkan elektabilitas Jokowi. "Makanya, Moeldoko mendapatkan kritikan dari masyarakat," katanya.
Baca: Moeldoko Dinilai akan Berperan Penting di Pilpres 2019
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali justru mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang mendukung kegiatan Presiden Jokowi. "Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan Presiden," tutur Zainuddin.
Menanggapi masukan itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, dalam membantu
tugas presiden, ia sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan aduan masyarakat
"Segala aduan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapa pun. Kalau ada masalah, bisa bicara di sini. Kita komunikasikan secara sehat," ujar Moeldoko.
(UWA)
Indonesia tak punya sejarah buruk dalam penyelenggaraan pemilu pascareformasi.
Ray Rangkuti memandang lebih baik APBN untuk membantu korban bencana ketimbang untuk saksi.
Analis Politik Lembaga Exposit Strategic Arif Susanto menilai usulan dana saksi ditanggung negara sangat tidak tepat.
Kedua menteri itu akan diimbau mengikuti proses yang berlaku.
Begini Strategi Kampanye Jokowi-Ma'ruf
TKN Jokowi-Ma'ruf menyatakan tetap fokus menjalani kampanye untuk memenangkan Pilpres 2019. TKN pun menerima pembagian tugas d…
Di Singapura banyak dijumpai bangunan bergaya futuristik, bermacam-macam tempat wisata, sekaligus su…
Jika seseorang menganut pola hidup tidak sehat, maka kadar kolesterol jahat (LDL) akan meningkat.
Penawaran sebagai tuan rumah olimpiade dilakukan delapan tahun sebelum penyelenggaraan
Indonesia tak punya sejarah buruk dalam penyelenggaraan pemilu pascareformasi.
Presiden Joko Widodo dianggap masih belum sepenuhnya berhasil mencegah konflik pluralisme.
Peningkatan teknologi bisa membuka peluang Indonesia meraih swasembada pangan, khususnya beras.
Mental kepala daerah yang korup membuat lembaga yang bertugas mengawasi aparatur sipil negara bekerja lebih ekstra.
Pemerintah bersyukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 60 hingga 70 persen.
Teuku Taufiqulhadi berharap Polri mengusut tuntas motif penembakan yang menyasar beberapa ruangan di Gedung Nusantara I DPR RI.
Meski fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak mengesampingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbukti mening…
Kedua menteri itu akan diimbau mengikuti proses yang berlaku.
Pemerintah dinilai berhasil mewujudkan salah satu narasi besar Nawacita melalui ekonomi masyarakat pinggiran.
Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…
