Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria berharap Kepala Staf Presiden Moeldoko mengambil peran sebagai pengingat dan penjaga netralitas pemerintah. Terutama saat memasuki tahun politik seperti saat ini.
"KSP harus memastikan agar sekitar Istana bersikap netral dan adil. Jangan hanya untuk kepentingan Pilpres 2019. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan Istana untuk kepentingan politik," kata Riza Patria di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 17 April 2018.
Dengan demikian, lanjutnya, segala program pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu dengan kegiatan politik. Pernyataan Patria tersebut terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki sejak 17 Januari lalu.
Dia menegaskan, dalam suasana politik saat ini, Moledoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara.
Menurutnya, Presiden Jokowi terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019. Semisal, membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan 'Bantuan Kunjungan Presiden' yang menyebar melalui media sosial.
"Moeldoko harus memberi masukan kepada Presiden, meski sebagai capres, saat ini masih
tetap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi, harus bersikap netral kepada seluruh warga negara," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, yang menjadi tugas pokok KSP adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah.
"KSP tugasnya di belakang Istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan Panglima, dia (Moeldoko) pasti bisa," ucap Patria.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai awalnya KSP untuk penguatan kinerja pemerintahan, namun saat ini lebih bertujuan untuk memuluskan Jokowi menjadi presiden periode kedua.
Pangi mengkritisi deskripsi kerja KSP juga semakin 'ngawur' karena tidak memiliki kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Pangi menambahkan masyarakat pun merasakan ada informasi yang tidak tersampaikan dan dikerjakan.
Alih-alih memberi informasi, Pangi melihat KSP cenderung 'curi start' kampanye dan berupaya meningkatkan elektabilitas Jokowi. "Makanya, Moeldoko mendapatkan kritikan dari masyarakat," katanya.
Baca: Moeldoko Dinilai akan Berperan Penting di Pilpres 2019
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali justru mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang mendukung kegiatan Presiden Jokowi. "Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan Presiden," tutur Zainuddin.
Menanggapi masukan itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, dalam membantu
tugas presiden, ia sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan aduan masyarakat
"Segala aduan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapa pun. Kalau ada masalah, bisa bicara di sini. Kita komunikasikan secara sehat," ujar Moeldoko.
(UWA)
Wakil Presiden Jusuf Kalla punya alasan kuat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu yang diajukan Partai…
Identitas agama ada di posisi teratas.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019 akan dibuka Sabtu 4 Agustus 2018.
KPU bakal memperpanjang masa pencalonan selama seminggu jika hanya muncul satu calon.
Hasil riset Lembaga Media Survei Nasional (Median) elektabilitas Jokowi moncer di angka 35, 7 persen.
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Pertemuan akan berlangsung Senin malam, 23 Juli 2018.
fasilitas rutan di negara lain lebih memadai ketimbang Indonesia.
Masa jabatan presiden dan wakilnya dua periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla punya alasan kuat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu yang diajukan Partai…
Identitas agama ada di posisi teratas.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019 akan dibuka Sabtu 4 Agustus 2018.
Diprediksi hanya lima partai politik yang elektabilitasnya di atas batas parlaimentary threshold sebesar empat persen.
KPU bakal memperpanjang masa pencalonan selama seminggu jika hanya muncul satu calon.
OTT di lapas seharusnya menjadi kewenangan Polri.
Hasil riset Lembaga Media Survei Nasional (Median) elektabilitas Jokowi moncer di angka 35, 7 persen.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
