Komisi X DPR Undang Mendikbud Bahas Moratorium UN

Dheri Agriesta    •    Senin, 28 Nov 2016 16:35 WIB
ujian nasional
Komisi X DPR Undang Mendikbud Bahas Moratorium UN
Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Hasrya. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi X DPR akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membicarakan rencana moratorium ujian nasional (UN). Komisi X ingin mendengar langsung alasan Muhadjir.

"Komisi X akan mengundang Mendikbud pada Kamis, 1 Desember 2016," kata Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harysa dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2016).

Dia mengatakan, Komisi X ingin mendapatkan penjelasan terkait rencana mopratorium UN. Komisi X ingin tahu apakah rencana moratorium pelaksanaan ujian nasional telah melewati proses pengkajian dari sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Teuku pun ingin tahu apakah penggodogan rencana ini melibatkan pemangku kepentingan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengalokasikan anggaran ujian nasional tahun 2017.

"Bagaimana langkah mendatang terhadap evaluasi peserta didik dan satuan pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan," kata dia.

Selain itu, Komisi X juga akan menyerap aspirasi masyrakat saat masa reses pada Desember mendatang. Kebijakan moratorium ini dinilai sebagai isu penting karena melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah.

"34 provinsi, 516 kabupaten dan kota, melibatkan 7.662.145 peserta didik (belum yang dibawah naungan Kemenag)," kata dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan berbicara tentang penangguhan UN. Presiden Jokowi setuju dengan wacana itu.

Pelaksanaan moratorium pun tinggal menunggu instruksi presiden. Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini pun ditargetkan terealisasi pada 2017.


(MBM)