Jokowi Diminta Tegas terhadap Parpol Koalisi Mbalelo

Misbahol Munir    •    Jumat, 14 Jul 2017 12:13 WIB
koalisi partaikoalisi indonesia hebat
Jokowi Diminta Tegas terhadap Parpol Koalisi <i>Mbalelo</i>
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Kerja kembali santer berembus. Sejatinya, reshuffle adalah hak prerogatif presiden, tapi pandangan dan analisa terkait perombakan menteri terus bermunculan ke muka publik.

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin  wacana reshuffle kali ini harus dibaca sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019. Kegagalan membuat keputusan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan pada pilpres mendatang.

Pandangan TB Hasanuddin soal konstelasi politik di 2019 tidak akan jauh beda dengan peta politik di 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014, antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetap menggumpal dan mengkristal pada Pilpres 2019.

Sedikit beda, adalah dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo, dan kini sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Peta kekuatan yang hampir tak berubah ini, lanjut Hasanuddin, sangat jelas terlihat dari komposisi setiap pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Terakhir misalnya, dalam persoalan pro-kontra terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Dalam persoalan ini tetap ada kekuatan di Senayan, dengan satu pihak adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, NasDem dan PPP, dan pihak lain adalah PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat.

Suasana serupa juga nampak jelas dalam Pilkada DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2017. Peta politik dan aroma pada pilkada 2018 benar-benar menggambarkan dan mencerminkan secara nyata antara kekuatan KMP dan KIH. Bahkan juga misalnya, dalam hal rencana pemindahan ibu kota, PAN, yang masuk dalam kabinet, jelas tidak mendukung rencana besar pemerintahan Jokowi.

"Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat 14 Juli 2017.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi I di DPR ini mengingatkan, reshuffle kali ini sangat menentukan. Presiden Jokowi harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi. Presiden Jokowi harus tegas, dan partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan harus dikeluarkan dari kabinet kerja.

"Daripada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan Juli ini, atau tidak sama sekali," kata dia.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menambahkan, kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi kabinet solid serta berkomitmen membuat program-program yang prorakyat. Komposisi kabinet juga harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional.

"Di saat yang sama, Presiden Jokowi harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," kata dia.


(MBM)

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

14 minutes Ago

KPK menyatakan telah mengantongi bukti baru dari tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto.

BERITA LAINNYA