Menristekdikti: Kampus Berpotensi Disusupi Paham Radikal

Antara    •    Jumat, 14 Jul 2017 13:58 WIB
terorismeradikalisme
Menristekdikti: Kampus Berpotensi Disusupi Paham Radikal
Menristekdikti M. Nasir. Foto: MTVN/Ahmad Mustaqim.

Metrotvnews.com, Bandung: Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, perguruan tinggi negeri maupun swasta berpotensi untuk disusupi paham radikal. Pasalnya, kampus menjadi tempat bernaungnya anak muda untuk menimba ilmu dari berbagai latar belakang dan ilmu pengetahuan. 

"Masalah radikalisme di kampus, kami belum bisa melihat secara nyata, tapi potensi di kampus sangat tinggi," ujar Nasir usai menghadiri deklarasi antiradikalisme di Universitas Padjadjaran (Unpad) Kota Bandung, Jumat, 14 Juli 2017.

Menurut dia, deklarasi antiradikalisme menjadi salah satu langkah untuk mencegah paham ini masuk. Menristekdikti bersama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pun akan membuat program agar mahasiswa dapat memahami Pancasila dengan baik.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, masuknya paham radikalisme ke kampus tidak bisa dihindarkan. Pasalnya, berkembangnya teknologi seperti internet yang membuat arus informasi terbuka lebar.

"Ini yang menjadi konsentrasi kita, justru teknologi ini seperti pedang bermata dua, bisa positif bisa negatif. Nah kita mencoba memitigasi negatifnya," kata dia.

Namun, kata dia, yang lebih tahu terhadap pergerakan mahasiswa di kampus yakni masing-masing rektor. Dia pun meminta setiap kampus memiliki data dari mulai dosen, mahasiswa, serta kegiatan-kegiatan mereka selama di kampus untuk mendeteksi secara dini kerawanan radikalisme.

"Kampus harus mendata semua dosen dan mahasiswanya dan rektor harus tahu kondisi dosennya. Apabila di dalam hal ini tidak mengikuti NKRI dan Pancasila, ini sudah melanggar PP nomor 53 tentang disiplin pegawai," kata dia.



(OGI)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

3 hours Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA