Metrotvnews.com, Bandung: Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan, perguruan tinggi negeri maupun swasta berpotensi untuk disusupi paham radikal. Pasalnya, kampus menjadi tempat bernaungnya anak muda untuk menimba ilmu dari berbagai latar belakang dan ilmu pengetahuan.
"Masalah radikalisme di kampus, kami belum bisa melihat secara nyata, tapi potensi di kampus sangat tinggi," ujar Nasir usai menghadiri deklarasi antiradikalisme di Universitas Padjadjaran (Unpad) Kota Bandung, Jumat, 14 Juli 2017.
Menurut dia, deklarasi antiradikalisme menjadi salah satu langkah untuk mencegah paham ini masuk. Menristekdikti bersama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pun akan membuat program agar mahasiswa dapat memahami Pancasila dengan baik.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, masuknya paham radikalisme ke kampus tidak bisa dihindarkan. Pasalnya, berkembangnya teknologi seperti internet yang membuat arus informasi terbuka lebar.
"Ini yang menjadi konsentrasi kita, justru teknologi ini seperti pedang bermata dua, bisa positif bisa negatif. Nah kita mencoba memitigasi negatifnya," kata dia.
Namun, kata dia, yang lebih tahu terhadap pergerakan mahasiswa di kampus yakni masing-masing rektor. Dia pun meminta setiap kampus memiliki data dari mulai dosen, mahasiswa, serta kegiatan-kegiatan mereka selama di kampus untuk mendeteksi secara dini kerawanan radikalisme.
"Kampus harus mendata semua dosen dan mahasiswanya dan rektor harus tahu kondisi dosennya. Apabila di dalam hal ini tidak mengikuti NKRI dan Pancasila, ini sudah melanggar PP nomor 53 tentang disiplin pegawai," kata dia.
(OGI)
Setyo menegaskan, pihaknya bakal segera memproses IM lebih lanjut bila memang terbukti teroris.
Pengamat Terorisme: Presiden Target Utama Terorisme
Teror terjadi di Bandar Udara Cakrabhuwana Cirebon, Jawa Barat sebelum kedatangan Presiden Jokowi. Aparat mengklaim aksi tersebut …
Sepak terjang IM, 31, dimulai saat percobaan pengeboman (bom paku) mobil TV One di depan Pendopo Kota Bandung pada 2015.
Ia juga membawa airsoft gun, sebilah sangkur, dan beberapa tulisan tentang ajaran radikalisme.
Polisi Temukan Lima Bom Molotov dari Tas Terduga Teroris di Cirebon
Sejumlah barang bukti ditemukan dari tas milik IM, terduga teroris yang ditangkap di Cirebon. Dari tas pelaku, polisi menemukan li…
Polisi Masih Periksa Terduga Teroris di Cirebon
Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan pihaknya masih memeriksa IM, terduga teroris yang ditangkap di Cirebon, Jawa Barat. Penyidik me…
Wakapolri Komjen Syafruddin menghadiri pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-11 di Filipina.
Ketiganya merupakan bagian dari kelompok radikal di Poso dan Kuningan.
Kapolda Jabar: Penangkapan Terduga Teroris Berdasarkan Laporan Warga
Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Cirebon, Jawa Barat polisi menangkap seorang terduga teroris di Bandara Cakra Buana Cire…
Polisi Sita Airsoft Gun & Dua Minibus dari Terduga Teroris di Cirebon
Dari terduga teroris di Bandar Udara Cakrabhuwana Cirebon, Jawa Barat Polisi menyita barang bukti airsoft gun, senjata tajam dan d…
Sarapan pagi berperan dalam membangun perilaku dan performa anak yang lebih baik, terutama pada pela…
Masyarakat kota besar kini cenderung ingin praktis dan lebih memilih menyisihkan uang untuk kesehata…
Seharusnya tudingan korupsi Agus Rahardjo bisa dipersoalkan saat proses seleksi Ketua KPK.
Konsolidasi Soksi hanya dapat diselenggarakan dalam forum Munas atau Munaslub.
Presiden Joko Widodo ingin generasi milenial lebih mudah memahani sejarah bangsa.
Menurut dia, tidak ada pihak yang bisa memengaruhinya kecuali Presiden Joko Widodo.
Hal itu dirasa perlu untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR.
Karena belum membaca laporan, Fadli Zon juga tak bisa memastikan apakah Pansus Angket KPK diperpanjang atau tidak.
Sekretariat Jenderal DPR akan mewujudkan wacana pembangunan gedung baru DPR.
Peraturan khusus mengenai Kejaksaan Agung akan mendukung peletakkan dasar-dasar hukum di Indonesia sesuai perkembangan zaman.
Isu ini diharapkan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Film tersebut berjudul 'The Act of Killing' dan 'The Look of Silence' yang bercerita tentang tragedi kemanusiaan p…
KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…
