JK Sebut Pemerintah tak Mengalah dengan Freeport

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 11 Apr 2017 19:50 WIB
freeport
JK Sebut Pemerintah tak Mengalah dengan Freeport
Wakil Presiden Jusuf Kalla--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Freeport Indonesia mendapat izin ekspor sembari melakukan negosiasi lainnya terkait perubahan status kontrak karya (kk), menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai itu bukan berarti pemerintah mengalah terhadap Freeport.

"Pemerintah bukan berarti mengalah. Tidak! Justru agar ekonomi nasional (dapat stabil) dan dapat menjaga kepercayaan investor di Indonesia," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 11 Maret 2017.

Pemerintah mempertimbangkan empat hal yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pertama, pendapatan negara. "Karena kalau dia berproduksi, (akan ada) pendapatan negara (dari) pembayaran pajak, royalti dan sebagainya," ujar JK.

Baca: Pemerintah Bantah Revisi Permen 5 untuk Akomodir Freeport

Pertimbangan kedua, kata JK, terkait geliat perekonomian warga di lokasi tambang Freeport berdiri. JK mengatakan setiap operasional dan investasi di Papua akan memberikan nilai tersendiri bagi masyarakat setempat. "Ketiga, ekonomi di Timika sendiri. Keempat, lapangan kerja. Kalau tidak maka terjadi pengangguran," ujar dia.

JK menambahkan, negosiasi terkait divestasi, pembangunan smelter, sistem pajak dan banyak hal lainnya terus berjalan. JK tidak ingin lantaran ada negosiasi, operasional Freeport harus terhenti total.

JK menegaskan, pemerintah ingin menjaga kepercayaan investor. Pemerintah juga ingin adanya keterbukaan dengan semua pihak.

"Itu sebabnya kenapa Freeport oleh pemerintah diizinkan beroperasi lagi. Karena bisa menimbulkan masalah sosial yang pelik di sana, di Papua itu (jika operasional terhenti)," beber dia.


(YDH)