Pemerintah Diminta Buka Dialog Pasca Penerbitan Perppu

Whisnu Mardiansyah    •    Minggu, 16 Jul 2017 05:42 WIB
perppu pembubaran ormas
Pemerintah Diminta Buka Dialog Pasca Penerbitan Perppu
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie - foto: Metrotvnews.com.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diminta membuka dialog pasca diterbitkannya Perppu nomor 2 tahun 2017. Hal itu demi meredam situasi dan gejolak di tenga masyarakat.

"Pemerintah harus inisiatif mengundang dialog yang luas. Supaya persepsi mengenai Perppu ini tidak melebar ke mana-mana," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Sabtu 15 Juli 2017.

Pemerintah kata Jimly harus bisa memastikan jika latar belakang penerbitan Perppu bukan didasarkan atas kebencian pada satu golongan. Dan tetap memberi ruang dan kesempatan kepada mereka yang kontra untuk melakukan perlawanan hukum.

Ditambah, kata Jimly pemerintah jangan membiarkan adanya polemik antara kelompok yang kontra dan pro justru saling bersitegang. Hal ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Jangan menggerakkan satu kelompok mendukung, membiarkan kelompok yang lain untuk menolak. Ini memecah belah," tegas Jimly.

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap ormas.

Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59 melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.

Ormas juga dilarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera ormas. Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Ormas tidak diperbolehkan menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga tidak boleh mengumpulkan dana untuk partai politik.


(REN)