Ketua DPR Harap Presiden tak Terbitkan Perppu MD3

Arga sumantri    •    Selasa, 13 Mar 2018 13:19 WIB
uu md3
Ketua DPR Harap Presiden tak Terbitkan Perppu MD3
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) - ANT.Wahyu Putro A.

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Bamsoet menilai Perppu MD3 tidak diperlukan.

"Kami berharap dari DPR RI, Perppu tidak perlu dikeluarkan karena tidak ada kepentingan yang memaksa," kata Bamsoet di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Bamsoet bilang, kalau ada sejumlah pasal yang dinilai tidak sesuai, baiknya ditempuh melalui jalur uji mater di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika memakai Perppu, kata Bamsoet, ongkos politiknya terlalu mahal.

"Kami meyakini publik bisa melakukan uji materi pascaberlaku, kita serahkan kepada MK untuk memutuskan mana yang terbaik," tukas dia. 

(Baca juga: Presiden Masih Mempelajari Isi UU MD3)

Politikus Golkar itu meyakini MK akan memutuskan secara objektif atas uji materi UU MD3. Bamsoet yakin MK memerhatikan kepentingan rakyat. 

"Kami DPR pelayanan rakyat, akan mengikuti apa pun yang akan diputuskan MK," kata dia. 

Masa tenggat berlakunya UU MD3 tinggal satu hari. Hingga kini, hasil revisi UU MD3 belum diteken Presiden Joko Widodo. 

Merujuk aturan, UU MD3 akan berlaku otomatis usai satu bulan disahkan parlemen dalam paripurna. UU MD3 tetap berlaku kendati tanpa tandatangan presiden.





(REN)