Panja Bantah RKUHP Dapat Pidanakan Penyebar Alat Kontrasepsi

Whisnu Mardiansyah    •    Senin, 05 Feb 2018 15:05 WIB
ruu kuhprancangan kuhp
Panja Bantah RKUHP Dapat Pidanakan Penyebar Alat Kontrasepsi
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: Medcom.id/Gregorius Yohandi.

Jakarta: Pasal 481 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur larangan menyebarkan alat kontrasepsi kehamilan dengan cara terang-terangan. Namun, Panitia Kerja (Panja) RKUHP memastikan pasal itu tidak bisa menjadi dasar pemidanaan tenaga medis dan menghambat program keluarga berencana nasional.

"Adanya suara seperti itu menunjukkan bahwa yang dibaca hanya pasal, tapi enggak baca penjelasannya. Enggak baca risalah pembahasannya. Pasal itu tak akan mengkriminalisasi tenaga kesehatan, dokter, bidan, bahkan dukun bayi," kata anggota Panja RKUHP Arsul Sani di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2018.

Menurut dia, pasal tentang pelarangan menyebarkan alat kontrasepsi itu sama sekali tak mengancam pidana para bidan dan tenaga kesehatan. Dia pun menilai masyarakat kurang mendapatkan penjelasan yang detail mengenai pasal ini.

Dalam Pasal 483, tindakan ini tidak dapat dipidanakan jika dilakukan oleh petugas berwenang dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular. Dia meminta pasal ini pun tak dipermasalahkan.

Baca: KPK Ingin Revisi KUHP Perkuat Pemberantasan Korupsi

Pasal 481 RKUHP menuai kritik dari Institute Criminal and Justice Freedom (ICJR). Pasal ini dianggap bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

"Ketentuan dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung akan terjadi overkriminalisasi," kata Direktur Pelaksana ICJR Eramus Napitupulu kepada Medcom.id.

Sebagai catatan, Pasal 481 dalam draf RKUHP mengatur tentang pelarangan menyebarkan alat kontrasepsi. Pasal menyebutkan setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1.


(OGI)