Masyarakat Jangan Hanya Disuguhkan Pertarungan Kritik

Nurtjahyadi    •    Selasa, 16 Oct 2018 12:54 WIB
pkspilpres 2019
<i>Masyarakat Jangan Hanya Disuguhkan Pertarungan Kritik</i>
Ilustrasi--Medcom.id

Jakarta: Penggunaan kampanye negatif berupa kritik dalam kontestasi pemilu 2019 sah saja dilakukan. Namun, kritikan tersebut harus bersandar pada data, sehingga tidak menjurus menjadi fitnah ataupun hoaks yang masuk kepada kategori kampanye hitam.

Menurutnya, perbedaan kampanye negatif yang berisi kritik dengan kampanye hitam adalah kebenaran pesan dan tujuannya. Jika pesan hanya provokasi yang menjurus menjatuhkan seseorang tanpa adanya data yang valid, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kampanye hitam.

"Kampanye dengan materi kritik berdasarkan data justru akan membuat masyarakat terbantu dalam menilai para peserta pemilu. Yang menjadi persoalan adalah ketika menggunakan pesan-pesan provokatif tanpa data," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito saat dihubungi Media Indonesia, Selasa, 16 Oktober 2018.

Arie menuturkan kampanye berbasis data diperlukan untuk mengungkap kelebihan dari masing-masing peserta pemilu. Selain itu, para peserta pemilu juga harus memiliki program yang solutif dan realistis. Sehingga, jika nantinya terpilih program itu dapat dijalankan.

Baca: Niat PKS Melancarkan Kampanye Negatif Dikritik

Ia pun mendorong peserta pemilu selalu menggunakan cara-cara berkampanye yang elegan dan beretika. Salah satunya dengan tidak menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi hoaks dan pesan-pesan provokatif lainnya.

"Media sosial kan saat ini punya pengaruh besar. Para peserta pemilu juga harus bisa melakukan pendidikan politik lewat ini. Peserta pemilu ini harusnya menjadi contoh. Jangan buat masyarakat terbelah oleh pemilu ini kan pesta rakyat sebenarnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif dengan beberapa batasan, selain memperbanyak kampanye positif.

Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu, 14 Oktober 2018.

Aturan terkait larangan berkampanye dengan materi menghina dan provokatif diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) Pasal 280 ayat 1 huruf c. Dalam aturan tersebut disebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA