Kapitra Sebut Reuni 212 Sarat Ujaran Kebencian

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 03 Dec 2018 16:58 WIB
aksi 212
Kapitra Sebut Reuni 212 Sarat Ujaran Kebencian
Kapitra Ampera. Foto: Medcom.id/Adin

Jakarta: Mantan pendukung gerakan 212, Kapitra Ampera, melihat ada aksi ujaran kebencian dalam Reuni Aksi 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kemarin. Menurutnya, kegiatan tersebut jauh dari kesan silaturahmi karena banyak pernyataan yang mendiskreditkan pemerintah.

"Jelas, sudah hate speech sebenarnya," ujar calon legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Teriakan '2019 Ganti Presiden' atau ajakan Rizieq Shihab untuk memilih partai tertentu, menurut dia, merupakan bagian dari ujaran kebencian. "Hal tersebut sudah jelas menjelekkan dan mendiskreditkan pemimpin saat ini," katanya.

Kapitra bahkan melihat reuni itu sudah mengarah ke kampanye terselubung. Sebab, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah mengisyaratkan hal itu saat diberi kesempatan memberi sambutan.

"Prabowo mengatakan, 'Saya diamanahkan sebagai capres." Itu sudah membuka ruang. Itu kan bahasa satire. Kita mengertilah yang begitu-begitu," kata Kapitra.

Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa yang terlibat di reuni adalah kelompok oposisi. Tujuannya juga tak jauh dari yang selama ini dilakukan, yakni mendiskreditkan Joko Widodo dan mencederai citra petahana.

Menurut Kapitra, reuni kemarin justru sangat politis. "Memakai baju agama dan bela Islam, namun bertujuan untuk mengganti presiden. Anggapannya semua kinerja presiden tak ada baiknya."

Atas dasar itu, mantan kuasa hukum Rizieq Shihab ini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki dugaan pelanggaran kampanye. Mengingat, kampanye terbuka baru diperbolehkan tahun depan.

"Harus ditindak dong, jelas itu kan. Ada 'ganti presiden', ada spanduk, dan itu kan sebuah kampanye. Kampanye terselubung," beber Kapitra.

Baca: Fadli: Tak Masalah Reuni 212 Bermuatan Politik

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon justru mengatakan tak ada salahnya jika Reuni Aksi 212 bermuatan politik. Menurut dia, hak setiap orang jika memang ingin mengganti presiden.

"Sekarang apa sih yang tidak ada politiknya? Jadi jangan naiflah. Yang penting kita tahu kriteria kampanye itu ajakan dan sebagainya, tapi kalau orang punya aspirasi mau ganti presiden apa salahnya?" kata Fadli di kawasan Monas, Minggu, 2 November 2018.





(UWA)