Panglima TNI & Menhan Pelajari Dokumen Rahasia AS soal Tragedi 1965

Ilham wibowo    •    Rabu, 18 Oct 2017 19:13 WIB
peringatan g 30 s pkikomunisme
Panglima TNI & Menhan Pelajari Dokumen Rahasia AS soal Tragedi 1965
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) seusai acara silaturahim Panglima TNI dengan para purnawirawan TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Metrotvnews.com, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belum mau berkomentar banyak terkait deklasifikasi arsip milik pemerintah Amerika Serikat tentang peristiwa 1965 di Indonesia. Data-data tersebut kini dapat diakses dan terbuka untuk umum.

"Ya saya belum baca, mau komentar gimana. Yang jelek-jelek belum tahu," kata Gatot usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2018.

Amerika Serikat merilis dokumen rahasia secara berkala setelah 50 tahun disimpan rapat-rapat. Gatot menganggap kebijakan tersebut adalah hal yang lumrah.

"Di negara lain itu ada aturan setelah disimpan sekian tahun (kemudian dibuka), itu biasa saja. Aturan negara beda-beda. Tapi, saya belum tahu (soal dokumen yang dirilis)," kata Gatot.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu juga bersikap sama. Ia mengaku belum mengetahui dokumen-dokumen itu.

Dokumen ini diunggah lembaga nonprofit National Security Archive (NSA) di George Washigton University, National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA). Ada 39 dokumen dengan total 30.000 halaman yang kini beredar di dunia maya.

"Nanti saya temuin menhannya. Saya akan ketemu dengan menhan Amerika (Serikat) tanggal 25 (Oktober)," kata Ryamizard.

Ryamizard menuturkan, hubungan dirinya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis saat ini cukup baik. Dalam pertemuan nanti, dokumen yang merupakan kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, dari 1964-1968 itu akan ditanyakan.

"Waktu di Filipina saya ketemu dengan dia, cukup lama 1 jam. Akan saya tanya ini, mungkin waktu itu (1965) dia juga masih kecil," ucapn dia.

Dokumen tersebut juga diketahui menyingkap data sensitif terkait sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI). Meski demikian, ia meyakini kehadiran dokumen terebut tak akan berpengaruh bagi stabilitas keamanan di Tanah Air.

"Tergantung kita mau keruh atau tidak, kalau kita enggak mau enggak usah. Kadang-kadang kita sendiri buat-buat," kata Menhan.


(OGI)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA