KPK Dianggap Bermanuver Sendiri Menangani Korupsi

Ilham wibowo    •    Rabu, 14 Feb 2018 16:27 WIB
angket kpk
KPK Dianggap Bermanuver Sendiri Menangani Korupsi
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Temuan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan KPK belum menyusun dan memiliki jaringan kerja yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Lembaga Antirasuah juga belum memperlakukan kepolisian dan kejaksaan sebagai 'counterpartner' sehingga pemberantasan korupsi belum bisa efisien dan efektif.

Panitia Angket menyimpulkan KPK cenderung menangani sendiri atau mengambil alih ketimbang mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi kepolisian dan kejaksaan. Simpulan itu diambil dalam konteks tugas supervisi terhadap instansi berwenang.

Baca: Rekomendasi Pansus Angket KPK Wajib dan Mengikat

Agun menjelaskan koordinasi dan supervisi terhadap instansi berwenang belum integral dalam sistem peradilan pidana (SPP) terpadu. Kendala yang menyebabkan ketidakintegralan tersebut antara lain peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih seperti ketentuan yang mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ada pula hambatan psikologis hubungan kerja sama KPK dengan kepolisian dan kejaksaan, perbedaan kewenangan, sarana prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat terhadap kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

"Hal lain yang menyangkut aspek kewenangan, yaitu dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban, KPK tidak melakukan koordinasi dengan lembaga yang khusus melakukan perlindungan saksi dan korban,"  beber Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar saat membacakan hasil temuan mereka di hadapan peserta sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: Rekomendasi Pansus Angket KPK Wajib dan Mengikat

KPK juga dianggap belum sepenuhnya berpedoman pada KUHAP dalam penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi. Agun mengatakan KPK tak memerhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi terperiksa.

Lembaga Antirasuah, terang Agun, belum sepenuhnya mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. KPK juga mengabaikan Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam penanganan barang sitaan dan rampasan. Padahal, barang-barang itu menjadi tanggung jawab KPK.

"Ketentuan tersebut mengatur benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dengan pengelolaan yang baik dan tertib, serta harus terdata dengan baik dan pemberitahuan kepada Rupbasan sebagai pusat data pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan," terang dia.

Pansus angket menganggap KPK mengedepankan penindakan ketimbang upaya pencegahan korupsi. Kewenangan pencegahan dianggap belum berhasil karena dalam 15 tahun beberapa perkara korupsi berulang.

"Belum ada upaya membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah tindak pidana korupsi kembali terulang," tegas dia.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dengan penindakan tanpa upaya pencegahan berupa perbaikan sistem, tambah dia, tidak akan pernah memberantas korupsi dengan baik. Korupsi akan terus tumbuh dan dan berulang jika upaya perbaikan sistem sebagai salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan.

KPK diharapkan mengkaji sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan dalam tugas memonitor penyelenggaran negara. "Tugas itu belum optimal dilaksanakan karena menimbulkan kekhawatiran di lembaga negara dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas," katanya.

Tugas monitoring juga dianggap sebagai intervensi lembaga negara dan pemerintahan. Tugas itu justru mengakibatkan lembaga negara dan pemerintahan tidak dapat bekerja efektif, terutama dalam penggunaan anggaran.


(OJE)