Arsul Tantang Lembaga Pers Ajukan Pasal Alternatif

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 14 Feb 2018 16:08 WIB
ruu kuhprancangan kuhp
Arsul Tantang Lembaga Pers Ajukan Pasal Alternatif
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

Jakarta: Lembaga pers dipersilakan memberikan rumusan alternatif terkait pasal dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap merugikan pekerjaan jurnalistik. Komisi III DPR RI membuka ruang dialog tentang rumusan alternatif tersebut.

"Silakan saja ajukan ke komisi III RDPU (rapat dengar pendapat umum), tapi jangan datang sekadar perspektif dan wacana dan jangan datang bilang saya tidak mau pasal itu. Jangan seperti itu. Yang digunakan adalah, Pak kalau pasalnya seperti itu kami terancam. Karena itu, kami kasih rumusan alternatif seperti ini," kata anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Arsul mengklaim pasal-pasal dalam RKUHP disusun berdasarkan masukan dari beberapa aliansi masyarakat sipil. Sejak draft RKUHP diserahkan oleh pemerintah dan dipublikasi di website DPR, kata dia, sudah banyak masukan dari masyarakat sipil.

Menurut dia, masukan itu juga telah dimasukkan ke dalam daftar inventaris masalah (DIM) untuk dibahas. Karena itu, Arsul menekankan DPR masih menerima bila ada masukan tentang rumusan alternatif pada pasal tersebut.

"Bagi kami, paling tidak PPP membuka diri kalau ada masukan. Mana yang berpotensi mengkriminalisasi, tapi tidak dalam wacana lagi. Rumusan masalah yang dimau itu seperti apa," kata dia.

(Baca juga: RKUHP Dinilai Membuka Ruang Kriminaliasi)

Sejumlah aturan yang dianggap multitafsir terkait kerja jurnalistik tersebut ada pada Pasal 309 ayat (1) tentang Penyiaran Berita Bohong. Pasal itu berbunyi:

'Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III'.

Pasal 309 ayat (2) tentang Penyiaran Berita Bohong dalam Draf revisi KUHP berbunyi:

'Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori II'.

(Baca juga: RKUHP Ancam Bungkam Kerja Jurnalistik)

Direktur Advokasi LBH Pers Ade Wahyudin menilai frasa 'mengakibatkan keonaran' pada Pasal 309 masih multitafsir. Wartawan rentan dikriminalisasi melalui aturan itu.

"Pasal terkait fake news atau berita bohong. Ini tentu dapat menghambat wartawan ketika mereka dihadapkan kepada narasumber yang kemudian tidak memiliki fakta akurat," tegas Ade.

Pasal 328 hingga Pasal 329 tentang Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan dalam  RKUHP juga memiliki potensi mengkriminalisasi wartawan. Pasal 328 berbunyi:

'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV'.

Sedangkan Pasal 329 berbunyi:

'Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat bagi setiap orang yang secara melawan hukum'.

(Baca juga: Wartawan Disarankan Gelar Debat Terbuka soal RKUHP)






(REN)