Perlu Bantuan Negara Lain Memberantas Terorisme

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 17 May 2018 21:55 WIB
terorisme
Perlu Bantuan Negara Lain Memberantas Terorisme
Menko Polhukam Wiranto. ANT/Dhemas Reviyanto.

Jakarta: Pemerintah Indonesia menggandeng negara lain untuk memberantas terorisme. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta publik tak berpikir macam-macam.

"Perlu bersama-sama. Jangan kemudian kita curiga dan mengkait-kaitkan dengan masalah-masalah yang lain," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Wiranto menegaskan, terorisme adalah musuh dunia. Penanganan terorisme pun perlu dilakukan bersama-sama negara lain. Karena, jaringan teroris bergerak lintas negara.

Beberapa bulan terakhir, Wiranto kerap menghadiri undangan pertemuan bilateral dan multilateral. Semua pertemuan itu selalu dimanfaatkan untuk membicarakan permasalahan terorisme.

"Baik dengan Australia, Rusia, India, dengan Cina. Itu semuanya kita bicarakan untuk saling bantu membantu melawan ini," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.

Mantan Panglima ABRI ini mengklaim negara lain sepakat dengan pandangannya. Mereka menyambut baik ajakan Wiranto untuk berkoordinasi memberantas terorisme yang tak mengenal batas wilayah.

"Maka tidak akan pernah ada satu negara secara single state secara mandiri menangani terorisme," jelas Wiranto.

Seperti diketahui, definisi teroris lintas negara ini juga tertuang dalam draf Revisi Undang-Undang Terorisme. Dalam draf pembahasan RUU Terorisme per tanggal 18 April 2018, disebutkan:

'Bahwa terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'


(DRI)