DPR Segera Panggil Menkominfo

   •    Selasa, 17 Apr 2018 20:13 WIB
lembaga penyiaran
DPR Segera Panggil Menkominfo
Ilustrasi. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Revisi Undang-undang (RUU) Penyiaran masih belum juga rampung. Untuk itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berniat memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk duduk bersama menjelaskan konsep hybrid multiplexing yang diusulkan pemerintah.

Bamsoet dalam keterangan tertulis menyatakan DPR bersama pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik. “RUU Penyiaran menjadi RUU prioritas DPR. Kita harapkan draf RUU Penyiaran bisa segera diajukan ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi RUU inisatif DPR,” kata Bamsoet saat menerima Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Senin, 17 April 2018.
 
Dijelaskannya, perdebatan antara penggunaan sistem single mux dan multi mux sudah hampir selesai. Pada sistem single mux penguasaan frekuensi dan infrastruktur digital dipegang sepenuhnya oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI). Sementara, pada sistem multi mux, penguasaan frekuensi dipegang banyak pemegang lisensi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penyiaran swasta dan pemerintah.
 
“Pemerintah dan DPR memiliki semangat yang sama, yakni menginginkan RUU Penyiaran ini bisa segera dituntaskan,” papar Bamsoet.
 
Sebelumnya, pimpinan DPR telah menginisiasi pertemuan informal antara Menkominfo dengan para pimpinan fraksi DPR. Saat itu, Menkominfo mengusulkan jalan tengah dengan memakai sistem hybrid multiplexing.

Sistem ini merupakan campuran antara sistem single mux dan multi mux. Dengan sistem ini, berbagai kebaikan yang ada di sistem single mux dan multi mux akan diambil dan dikombinasikan.
 
“Pimpinan DPR akan segera memanggil Menkominfo untuk menjelaskan konsep hybrid multiplexing,” papar Bamsoet.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (tengah) saat menerima perwakilan ATDSI. Foto: DPR

Menanggapi penjelasan Ketua DPR, Bambang Harymurti mewakili ATSDI berharap revisi UU Penyiaran No 32 tahun 2002 bisa segera dituntaskan. Pasalnya, terhambatnya pembahasan RUU Penyiaran menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit.

Baca: Pemerintah Diminta Pikir Matang Peralihan Sistem Frekuensi
 
Salah satu contoh, kata dia, adalah kerugian pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akibat terlambatnya peralihan TV analog switch off ke TV digital. Nilainya mencapai Rp 2,8 triliun per tahun. 
 
“ATSDI tidak ingin terjebak dalam perbedatan sistem single mux atau multi mux. Terpenting, sistem yang dipilih tidak merugikan negara dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat,”  ujar Bambang Harymurti.
 
“Pemerintah juga harus segera melaksanakan analog switch off agar kerugian negara tidak semakin besar dan pendapatan negara sebesar Rp2,8 triliun per tahun bisa terpenuhi. Serta terbuka lapangan kerja yang sangat signifikan,” tukasnya.




(UWA)