Pemerintah Sudah Petakan Ormas Anti-Pancasila

Nur Azizah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 14:56 WIB
perppu pembubaran ormas
Pemerintah Sudah Petakan Ormas Anti-Pancasila
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: MI/Arya Manggala)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah pemerintah bersikap subjektif dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah dinilai sudah melakukan kajian sebelum menerbitkan perppu.

"Saya kira pemerintah mengusulkan Perppu itu tidak gampang. Kami juga melakukan survei untuk melihat gelagat dan perkembangan ormas-ormas itu," kata Tjahjo, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2017.

Menurut dia, pemerintah juga melibatkan sejumlah tokoh agama, pakar hukum, dan pakar sosial dalam mengkaji perppu tersebut. Terlebih, ia mengklaim, negara selama ini telah memiliki catatan masing-masing ormas.

"Negara mana pun punya catatan. Kalau di agama Islam harus berpegang pada Alquran dan Hadis. Kalau ormas harus berpegang dengan aturan negara," ujar dia.

Baca: Wiranto tak Ingin Perppu Ormas Dipolitisasi

Ia menegaskan negara tak akan melarang ormas yang masih mengakui Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan kebinekaan Indonesia. Namun, kata dia, pemerintah juga belum mau menindaklanjuti ormas-ormas yang dianggap anti-Pancasila sebelum Perppu dibahas bersama DPR RI.

"Mekanismenya akan kami serahkan dulu ke DPR. Lalu, kita menunggu bagaimana pembahasan perppu itu," pungkas dia.




(AZF)