Apartemen dan Gedung DPR masih Wacana

Media Indonesia    •    Senin, 14 Aug 2017 07:50 WIB
dpr
Apartemen dan Gedung DPR masih Wacana
Ilustrasi maket gedung baru DPR--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: PDIP enggan menyikapi usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, soal pembangunan apartemen khusus untuk anggota dewan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya belum membahas hal ini dengan fraksi, lantaran masih dalam masa reses.

"Nanti kami akan bahas. Intinya politik alokasi dan distribusi anggaran harus untuk tujuan bernegara dan muaranya untuk kepentingan rakyat. Apalagi, celah fiskal terbatas," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu 13 Agustus 2017.

Ia menilai hal ini baru sebatas wacana karena pembahasan baru akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2017 mendatang. Setelah itu, sambung dia, PDIP baru akan mengambil sikap. "Di situlah sikap partai akan kami ambil," pungkasnya.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, membenarkan ada rencana membangun gedung dan fasilitas untuk DPR. Pembangunan menggunakan anggaran tahun 2018.

Namun, Irma menegaskan hal itu masih wacana dan belum dirinci secara jelas. Irma berpendapat, sudah bukan menjadi rahasia lagi mengenai koondisi ruangan anggota dewan.

"Menurut saya, (ruang anggota dewan) yang penting dibangun. Hanya saja kalau pemerintah punya uang. Pembangunannya pun juga harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi, DPR hanya terima gedung," terang Irma.

Irma kemudian menjelaskan perihal pernyataan Fahri Hamzah yang menyebut perlunya membangun apartemen untuk anggota dewan. Ia mengakui memang ada pembicaraan itu saat Fahri rapat bersama BURT.

Pada saat itu, muncul tanggapan bahwa rumah dinas anggota dewan yang berada di Kalibata dan Ulujami sudah tidak efektif lagi. "Alasan Pak Fahri itu supaya anggota dewan tidak punya alasan untuk tidak datang karena macet dan sebagainya. Kalau kita hitung-hitung, memang dengan membangun apartemen, kemudian rumah dinas di Ulujami dan Kalibata dijual justru terjadi penghematan," paparnya.

Irma mengakui rumah dinas di Ulujami dan Kalibata hanya diisi oleh 40% anggota dewan. Padahal, kata dia, banyak sekali pengeluaran untuk pemeliharaan rumah dinas anggota dewan tersebut.



Lihat urgensi

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Ia mengatakan yang utama dilakukan ialah pembangunan Gedung DPR.

"Dilihat dari aspek mana pun tidak memadai. Bahkan dengan gedung kerja kantor kelurahan di Jakarta saja masih kalah. Belum lagi ruang TA fraksi yang menumpuk," paparnya.

Adapun untuk apartemen, sambung dia, perlu dilihat lagi urgensinya. Begitu pula dengan rencana pembangunan alun-alun demokrasi yang menurutnya belum perlu dan belum mendesak dilakukan saat ini.

"Apakah untuk mengurangi biaya perawatan yang dikeluarkan dalam mengelola RJA Kalibata dan Ulujami. Bagi PPP, yang mendesak ialah pembangunan gedung DPR," pungkasnya.


(YDH)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

3 hours Ago

Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat ikut menyediakan teknologi perekaman KTP-el. Terselip na…

BERITA LAINNYA