Produksi Pangan TNI Ikuti Perintah Presiden

Golda Eksa    •    Jumat, 16 Jun 2017 08:49 WIB
ketahanan pangan
Produksi Pangan TNI Ikuti Perintah Presiden
Petani dibantu anggota TNI menanam padi di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (2/11/2016). Foto: MI/Liliek Darmawan

Metrotvnews.com, Jakarta: TNI Angkatan Darat menepis anggapan yang menyebut pelibatan militer dalam program upaya khusus (upsus) percepatan peningkatan produksi pangan bersama Kementerian Pertanian tidak memiliki payung hukum. Kerja sama itu merujuk perintah Presiden Joko Widodo, yakni mengedepankan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa).

"Kalau kita sudah diperintah seperti itu, ya tidak ada penjabaran lain. Kalau bahasanya Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) 'saya laksanakan'," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigjen Alfret Denny Tuejeh seusia acara silaturahim Kadispenad dengan pimpinan redaksi media massa, di Menteng, Jakarta, kemarin.

Menurut Alfret, UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan tugas pokok TNI ialah menjaga kedaulatan, keutuhan, serta melindungi segenap bangsa dan negara. Implementasinya pun melalui dua hal, yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Dalam pelaksanaannya TNI juga membuat dua doktrin, yaitu fungsi pertempuran dan fungsi teritorial. "Nah, yang kita gunakan itu ialah fungsi teritorial, yakni dengan pembinaan ketahanan wilayah masing-masing. Artinya kita bicara ketahanan ideologi, politik, dan ekonomi."

Perwira tinggi TNI yang akrab disapa Denny itu menyatakan ketahanan pangan dengan kegiatan upsus termasuk salah satu aspek ketahanan ekonomi.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi juga menepis pendapat Ombudsman Republik Indonesia perihal adanya malaadministrasi dalam program tersebut. Kementan menegaskan payung hukum kerja sama itu ialah Inpres Nomor 5 Tahun 2011.

Pelibatan TNI juga sudah dilaksanakan sejak 2012 yang ditandai dengan nota kesepahaman antara Kementan dan TNI Nomor 3/MoU/PP.310/M/4/2012.

Pangkostrad baru

Di kesempatan terpisah, jajaran TNI-AD mendapatkan pimpinan baru. Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad kini resmi dijabat Mayor Jenderal Ainurrahman.
Sebelumnya posisi itu dijabat Mayjen AM Putranto yang kini menjabat Pangdam II/Sriwijaya. Mayjen Ainurrahman sebelumnya menjabat Kepala Staf Divisi Infanteri II Kostrad.

Upacara serah terima jabatan dipimpin Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi di Markas Kostrad Cilodong, Kota Depok, kemarin.

Pangkostrad mengatakan pergantian pimpinan harus dimaknai sebagai kebutuhan untuk kemajuan organisasi.

"Saya berharap melalui kepemimpinan yang efektif dan langsung diarahkan panglima divisi yang baru, satuan jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad akan dapat meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan jajarannya."


(UWA)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

2 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA