Surat Pergantian Ketua DPR Diteruskan ke Bamus Malam Ini

Al Abrar    •    Selasa, 29 Nov 2016 18:27 WIB
pergantian ketua dpr
Surat Pergantian Ketua DPR Diteruskan ke Bamus Malam Ini
Ade Komaruddin--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan DPR meneruskan surat dari DPP dan Fraksi Golkar ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk ditindaklanjuti. Keputusan itu merupakan tindak lanjut surat pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Dalam rapat pimpinan kami membahasnya dengan baik segala sesuatunya, dan setelah rapim sesuai dengan tahapan rapat dilanjutkan ke Bamus," kata Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Akom, sapaan Ade Komarudin, menjelaskan rapim mengusulkan Bamus diselenggarakan pada Kamis 1 Desember. Bahkan Akom berjanji akan memimpin rapat Bamus tersebut.

Usulan itu disampaikan karena Akom tengah sakit. Ia harus segera melakukan pemeriksaan ke luar negeri malam ini. "Saya enggak tahu alasannya (DPP Golkar) apa, tapi saya butuh hidup dan kehidupan. Urusan hidup mati urusan Allah, tapi saya harus ikhtiar," ujar Akom.

Baca: Surat Pergantian Ketua DPR Sudah di Meja Pimpinan

Akom akhirnya menyetujui rapat Bamus diselenggarakan malam ini pukul 20.00 WIB. Apapun hasilnya Akom menerima keputusan Bamus.

"Ada saya atau enggak, (Bamus) tetap berlangsung. Saya enggak tahu apa hasilnya nanti. Silakan saya sudah minta kebijakan tapi enggak didapat kebijakan itu. Saya enggak tahu kenapa kebijakan itu simpang siur, biar publik yang nilai," ucapnya.

Akom mengaku tidak menghendaki simpang siur. Ia juga mengklaim tidak suka intrik.

Pimpinan DPR menerima surat pergantian Ketua DPR dari DPP dari Fraksi Golkar, 23 November sore. Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sesuai mekanisme UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), setelah surat masuk, pimpinan DPR akan menggelar rapat. Hasil rapat pimpinan kemudian disampaikan ke Bamus.

Baca: Ade Komarudin Disebut Berpeluang Jadi Wakil Ketua MPR

Dalam surat, kata Agus, tertera keputusan merehabilitasi nama Novanto pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait kasus #PapaMintaSaham.

Mekanisme Pergantian

Agus menerangkan, pergantian pimpinan dewan harus sesuai UU MD3. Setidaknya, tiga dari lima pimpinan DPR harus hadir dalam rapat. "Kemudian surat tersebut akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang pertama yang akan kami lakukan rapat pimpinan terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini pimpinan lengkap kami akan melakukan rapat pimpinan, minimal 3 pimpinan, kalau 2 tidak kuorum," ucap Agus.

Setelah dari pimpinan, surat akan diserahkan ke Badan Musyawarah untuk dibacakan di paripurna. Tak ada keputusan dalam paripurna. Surat hanya dibacakan di hadapan seluruh anggota dewan. "Semua surat harus dibacakan ke paripurna lalu kembali dibawa ke Bamus," beber politikus Partai Demokrat ini.

Nantinya, rapat Bamus akan mengambil keputusan apakah kembali menerima Setya Novanto sebagai Ketua DPR atau tidak. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan mengembalikan Ketua Umum Novanto sebagai orang nomor satu di DPR. Keputusan diambil atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi atau judicial review terkait penafsiran pemufakatan jahat yang diajukan Novanto.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, harkat dan martabat Novanto perlu dijaga dan dikembalikan. Keputusan diklaim sudah bulat.




(YDH)