Menyelamatkan Muruah DPD

   •    Senin, 20 Mar 2017 06:15 WIB
dpd
Menyelamatkan Muruah DPD
Gedung DPR/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai amanat konstitusi dibentuk sebagai penyalur aspirasi daerah seiring penerapan kebijakan otonomi daerah. DPD memiliki fungsi berbeda dengan DPR, meski bersinggungan.

DPR menitikberatkan pada legislasi, anggaran, dan pengawasan, tanpa terpaku pada aspirasi daerah. DPD dituntut menjadi penyeimbang ketika kebutuhan dan cita-cita daerah belum terakomodasi dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundangan.

Meski begitu, DPD terkesan tidak bertaring memastikan aspirasi daerah terakomodasi. Bila mengacu pada UUD 1945, lembaga itu hanya berperan selayaknya konsultan. DPD tidak memiliki kewenangan mengesahkan undang-undang dan instrumen lain untuk mendorong eksekutif menerbitkan atau membatalkan kebijakan yang menyangkut daerah.

Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Andi Mappetahang Fatwa mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keterlibatan DPD dalam proses legislasi sudah cukup lama terabaikan.

Padahal, putusan itu berusaha mengangkat martabat DPD dalam agenda legislasi.

Putusan MK yang ia maksud berisi keharusan bagi DPR melibatkan DPD dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. "Namun, nyatanya DPD tidak dianggap oleh DPR," keluh Fatwa seperti dilansir Media Indonesia, Senin 20 Maret 2017.

Kefrustrasian DPD lantas menjadi alasan bagi anggota DPD untuk berbondong-bondong masuk menjadi kader partai politik.

Hingga saat ini 70 anggota DPD diklaim bergabung dengan Partai Hanura dan 27 di antara mereka masuk struktur kepengurusan.

Dengan masuk papol, mereka mengemban misi mendorong penguatan DPD melalui mesin-mesin parpol di DPR.

Namun, Fatwa menyayangkan langkah senator yang masuk ke parpol sebagai pengurus.

Menurut Fatwa, bila senator terdaftar sebagai pengurus parpol, sudah tentu bisa ada gagasan kepentingan lokal yang nantinya terbentur dengan kepentingan partai politik.

Hal itu melanggar etika kepantasan sebagai anggota DPD.

Ia berpendapat sebenarnya boleh-boleh saja anggota DPD memiliki afiliasi dengan partai politik.

Asalkan afiliasi itu sebatas bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berkomunikasi dengan DPR.

"Maksud saya hanya sebatas anggota atau maksimal dewan pembina/penasihat. Bukannya terlibat di dalam kepengurusan harian," ujarnya.

Rongrong elektabilitas

Pola migrasi anggota DPD ke partai politik dinilai peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sangat pragmatis dan cenderung melawan arus umum di masyarakat.

Pun perpindahan itu diprediksi justru akan merongrong elektabilitas parpol.

Lucius mengatakan DPD sejatinya sudah lama mencari identitas dan tidak kunjung ditemukan.

"Dalam kondisi DPD tidak berdaya, sebagian besar anggota memutuskan bergabung dengan parpol."

Mereka berharap keputusan perpindahan itu dapat mendongkrak elektabilitas parpol yang menjadi tujuan anggota DPD.

Hal tersebut, menurut Lucius, persepsi yang keliru.

Pasalnya, publik sejauh ini selalu pesimistis melihat langkah para politikus di Tanah Air.

Apalagi, bila ditambah dengan fenomena, mudahnya DPD pindah ke parpol.

"Alih-alih mendongkrak elektabilitas, malah merongrong elektabilitas parpol, seperti Hanura yang menjadi tujuan puluhan anggota DPD," cetusnya.

Menurut Lucius, masyarakat pada prinsipnya membutuhkan politisi yang berintegritas dalam mengemban amanat rakyat.

Anggota DPD diharapkan berani menunjukkan posisi tanpa harus bergabung ke parpol.

Perpindahan anggota DPD ke parpol sama saja mengkhianati kepercayaan rakyat, khususnya dari tiap provinsi yang diberikan mandat.

Amanat itu kandas di tengah jalan lantaran terpengaruh nafsu kekuasaan.


(OJE)

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

10 hours Ago

pihaknya bakal mengajak asosiasi para pedagang pasar untuk bergerak bersama menciptakan ekonomi…

BERITA LAINNYA