Pansus Angket KPK Dikritik Organisasi Pemuda

Husen Miftahudin    •    Jumat, 14 Jul 2017 19:51 WIB
angket kpk
Pansus Angket KPK Dikritik Organisasi Pemuda
Suasana audiensi organisasi pemuda dengan pansus angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. MTVN/ Husen Miftahudin

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus angket KPK dikritik PP Pemuda Muhammadiyah dan Aliansi Pemuda Cinta Indonesia (APCI). Keberadaan Pansus dianggap melawan nalar publik.

"Kami melihat ini disinyalir menghalangi pemberantasan korupsi. Keyakinan kami ini menemui kebenaran saat diksi narasi di Pansus ini semakin menunjukkan pertentangan terhadap KPK," kata Direktur Madrasah Anti Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi saat audiensi dengan pansus angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Menurut Virgo, niat Pansus angket mendukung pemberantasan korupsi tidak sejalan dengan perilaku, tutur dan perbuatan. Organisasi pemuda  menganggap apa yang dilakukan Pansus Angket berbeda dengan narasi diksi yang selalu diumbar kepada publik.

Lebih lanjut, kata Virgo, antarlembaga negara sudah sewajarnya ada proses check and ballance. Namun proses tersebut jangan dilanggar dan dipertentangkan.

"Kalau DPR merasa terzalimi, tapi pemberantasan korupsi tidak bisa dilawan dengan proses pelemahan terhadap KPK. Tentu ini menjadi kritikan DPR, ada apa atas perilaku-perilaku anggota DPR," ketus Virgo.

Publik merasa perlu mendukung KPK. Virgo menyebut Pansus Angket seolah-olah mengabaikan head line yang sudah ada terhadap bentuk pengawasan DPR pada fungsi dan tugas KPK dalam koordinasi dan supervisi.

"Tentu upaya apapun yang dilakukan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus dihormati dan diberikan jalan sebagamana koridor UU. Bila DPR berpihak pada KPK tentu tidak perlu ada pansus ini. KPK bisa berkoordinasi, silakan dievalusi kinerja sebagaimana mitra Komisi III," tegas Virgo.

Contoh nyata, dia melihat ketidakberpihakan DPR terhadap KPK terkait kasus teror Novel Baswedan. Teror tersebut dianggap sebagai bentuk pelemahan dan penghalang-halangan dalam pemberantasan korupsi.

"Namun nalar DPR berbeda dengan nalar publik. Nalar publik membela KPK, meminta kasus Novel segera dituntaskan," pungkas dia.



(SCI)