Dualisme PPP Hanya Bisa Diselesaikan Mahkamah Partai

Wandi Yusuf    •    Senin, 14 Aug 2017 10:09 WIB
kisruh ppp
Dualisme PPP Hanya Bisa Diselesaikan Mahkamah Partai
mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva--MI/ROMMY PUJIANTO

Metrotvnews.com, Jakarta: Perselisihan yang terjadi di tubuh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya bisa diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Hal itu ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva merujuk pada UU Partai Politik.

"Kewenangan Mahkamah Partai bersifat absolut. Lembaga peradilan lain tidak memiliki wewenang untuk mengadili masalah internal parpol," kata Hamdan dalam keterangan tertulis, Senin 14 Agustus 2017.

Jika memang tak tercapai kesepakatan, dalam hal Mahkamah Partai tak bisa menjatuhkan putusan, maka dapat diajukan kembali ke Pengadilan Negeri. "Nantinya, putusan PN adalah putusan pertama dan terakhir dan tidak bisa dilakukan banding atau kasasi," ucapnya.

Baca: PPP Djan tak Khawatir soal Putusan MA

Hamdan menyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4/2016 harus menjadi pegangan seluruh jajaran lembaga peradilan.

Menurutnya, putusan peninjauan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan PK dari Ketua Umum PPP pimpinan Romahurmuziy justru mengukuhkan putusan Mahkamah Partai PPP. Saat itu Mahkamah Partai memutuskan membenarkan hasil Mukatamar PPP di Jakarta.

"Dengan adanya penegasan dari Mahkamah Agung bahwa perselisihan internal PPP harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Maka pihak yang dimenangkan dalam putusan Mahkamah Partai itu dapat mengajukan eksekusi putusan ke Pengadilan Negeri dan memerintahkan Menkumham untuk menetap susunan pengurus sesuai dengan putusan Mahkamah Partai," terangnya.

Baca: MA Putuskan PPP Kepemimpinan Djan Faridz tak Miliki Legalitas

Hamdan menambahkan, PK dalam hukum perdata hanya dapat diajukan satu kali. "Tetapi jika ditemukan dua putusan yang saling bertentangan maka PK lebih dari sekali dibenarkan menurut hukum untuk memastikan putusan mana yang benar menurut hukum," terangnya.


(YDH)

Setya Novanto Terancam Pidana Berat

Setya Novanto Terancam Pidana Berat

34 minutes Ago

Terdakwa kasus korupsi ktp-el Setya Novanto terancam pidana berat. Dalam surat dakwaan yang dib…

BERITA LAINNYA