Golkar Berbenah Menyikapi OTT dan Elektabilitas

Nur Aivanni    •    Sabtu, 16 Sep 2017 10:20 WIB
partai golkar
Golkar Berbenah Menyikapi OTT dan Elektabilitas
Ilustrasi. Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Golkar langsung membentuk tim untuk mengkaji secara komprehensif dan objektif soal kondisi internal partai dalam enam bulan terakhir. Sejumlah kader partai beringin ini banyak bermasalah dalam enam bulan terakhir.

"Ada keprihatinan mendalam yang tidak bisa kita biarkan, makanya kita sepakat untuk melakukan kajian secara komprehensif dan objektif," ungkap Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (15/9).

Beberapa kader Golkar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baik dari pusat maupun daerah. Sebut saja Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, dan yang terbaru Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali.

Padahal, kata Yorrys, seluruh jajaran Partai Golkar telah menyatakan komitmen mendukung segala keputusan dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di musyawarah nasional luar biasa (munaslub) tahun lalu. Saat itu, Golkar mengklaim akan bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas korupsi dan narkotika.

"Komitmen politik ini yang perlu dihayati dan dilaksanakan seluruh jajaran partai melalui pakta integritas. Pertanyaannya sekarang, di mana kesalahannya? Ini yang sedang kita lakukan kajian," lanjut Yorrys.

Tim evaluasi tersebut dipercayakan kepada dua Korbid DPP Partai Golkar, yakni korbid polhukam dan korbid kajian strategis dan sumber daya manusia. Tim tersebut akan mengkaji internal Partai Golkar dalam sepuluh hari ke depan.

Elektabilitas tergelincir

Selain mengkaji soal para kader yang terjaring OTT KPK, tim tersebut juga akan melakukan analisis tentang penyebab elektabilitas partai yang dipimpin Setya Novanto itu tergelincir seusai Pilkada DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), elektabilitas Golkar turun 3,2% dari tahun sebelumnya. CSIS menyoroti permasalahan yang ada dalam tubuh Golkar, seperti hubungan internal partai dengan generasi muda partai yang saat ini tak harmonis.

Selain itu, ada juga soal terseretnya nama Ketua Umum Setya Novanto dalam kasus megakorupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

"Sepuluh hari ke depan kita harus memberi rekomendasi (dari hasil kajian tim) di dalam rapat harian, yang kemudian menjadi referensi untuk rakernas," tandasnya.




(UWA)